APBN Tak Terbebani Purbaya Tegas

Cerita.co.id melaporkan, program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belakangan ini menjadi sorotan publik. Sebagian pihak menilai inisiatif tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah anggapan tersebut, memastikan bahwa program-program ini tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan program MBG terletak pada desainnya yang sangat fleksibel. Rancangan ini memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan dinamika kondisi ekonomi dan ketersediaan anggaran. Sebelumnya, lembaga pemeringkat global seperti S&P sempat mengkhawatirkan bahwa MBG dapat memengaruhi manajemen fiskal pemerintah dan berpotensi menciptakan defisit yang lebih besar di masa mendatang. "Kami telah meyakinkan S&P bahwa program ini dapat disesuaikan. Dengan demikian, defisit dapat dipertahankan di bawah 3 persen, bahkan jika terjadi kondisi darurat seperti kenaikan harga minyak, alokasi MBG bisa dikendalikan sesuai kebutuhan," terang Purbaya dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), seperti yang dilansir Cerita.co.id.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa program-program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak menjadi masalah utama bagi lembaga pemeringkat global terkait pengelolaan fiskal pemerintah. Meskipun alokasi dana untuk program-program ini memang cukup besar dalam belanja negara, bukan berarti pemerintah tidak memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini krusial untuk menjaga defisit tetap sejalan dengan asumsi makroekonomi yang telah ditetapkan. "Saat terakhir saya bertemu dengan S&P, mereka tidak mempermasalahkan substansi program ini. Kekhawatiran mereka lebih tertuju pada sentimen negatif di pasar, bukan pada fondasi atau fundamental program itu sendiri," ungkap Purbaya, menggarisbawahi stabilitas dasar kebijakan tersebut.