Cerita.co.id menguak fakta mencengangkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengadaan motor listrik untuk program Badan Gizi Nasional (BGN). Sebuah vendor bernama PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) diduga kuat tidak memenuhi syarat dasar, yakni ketiadaan dealer dan bengkel aktif, meskipun telah menerima pembayaran fantastis dari negara.
Di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana, program Badan Gizi Nasional ini menganggarkan pembelian 21.801 unit motor listrik. Nilai pengadaan tersebut mencapai angka Rp 1.035.515.297.908,02, atau lebih dari satu triliun rupiah. Angka fantastis ini, menurut laporan, telah sepenuhnya dibayarkan kepada PT YAT sebagai penyedia motor listrik merek Emmo.
"Dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat markup," demikian pernyataan resmi Kejagung yang dikutip Cerita.co.id. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai proses verifikasi vendor dalam proyek pemerintah bernilai triliunan rupiah.
Di atas kertas, PT YAT terdaftar dengan 23 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang luas di laman katalog Inaproc. KBLI mereka mencakup berbagai bidang, mulai dari angkutan moda, aktivitas kurir, pelayanan penunjang kesehatan, hingga perdagangan besar sepeda motor baru. Situs resmi yasagroup bahkan mengklaim PT YAT menyediakan layanan pengadaan motor listrik secara profesional, siap menjadi mitra strategis dari perencanaan hingga distribusi unit.
Namun, kontras dengan klaim tersebut, realitas di lapangan berbicara lain. Penelusuran mendalam Cerita.co.id menemukan beberapa kejanggalan, terutama terkait harga dan ketersediaan infrastruktur. Dua model motor listrik yang ditawarkan, Emmo JVH Max dan Emmo JVX GT, menunjukkan perbedaan harga yang signifikan antara penawaran PT YAT dan situs resmi Emmo. Emmo JVX GT, misalnya, ditawarkan Rp 49,95 juta oleh PT YAT, namun di situs resmi Emmo harganya mencapai Rp 58 juta.
Lebih lanjut, daftar dealer Emmo yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jakarta, Banten, Surabaya, hingga Jayapura, semuanya tercantum dengan status ‘Segera Hadir’. Tim Cerita.co.id yang mencoba mengunjungi salah satu dealer Emmo di Jakarta mendapati lokasi tersebut belum rampung sepenuhnya, memperkuat indikasi ketiadaan infrastruktur penjualan dan purna jual yang memadai.
Skandal ini secara terang-terangan menyoroti celah pengawasan dan potensi kerugian negara yang signifikan, di mana vendor yang diduga tidak memenuhi kualifikasi dasar bisa lolos verifikasi dan menerima pembayaran dalam proyek bernilai triliunan rupiah. Publik menanti langkah tegas dari penegak hukum untuk mengungkap tuntas kasus ini.
Tinggalkan komentar