Cerita.co.id, Jakarta – Sebuah anomali menarik tengah menyelimuti lanskap otomotif Indonesia. Di satu sisi, geliat pasar kendaraan listrik (EV) menunjukkan tren peningkatan signifikan, namun di sisi lain, beban impor Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi negara justru tetap membengkak. Fenomena paradoks ini memicu pertanyaan besar: mengapa adopsi EV yang kian masif belum mampu menekan ketergantungan pada BBM?
Data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi lonjakan ini. Hingga Februari 2026, total populasi kendaraan listrik di Tanah Air telah menyentuh angka 358 ribu unit. Angka ini mencerminkan pertumbuhan luar biasa, dengan penambahan sekitar 140 ribu unit hanya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, di mana dominasi kendaraan roda dua sangat kentara.
Namun, ironisnya, peningkatan adopsi EV ini belum serta-merta berbanding lurus dengan penurunan impor BBM. Catatan yang sama menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2025, alokasi anggaran negara untuk impor bahan bakar fosil terus merangkak naik. Bahkan, pada tahun lalu saja, kas negara harus merogoh kocek hingga US$ 21,5 miliar untuk memenuhi kebutuhan impor tersebut, sebuah angka yang fantastis.
Related Post
Menanggapi fenomena ini, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, membeberkan beberapa faktor krusial yang menyebabkan tingginya impor BBM, meskipun popularitas kendaraan listrik terus menanjak.
Andry menggarisbawahi bahwa mayoritas konsumen masih memposisikan kendaraan listrik sebagai opsi kedua, bukan pilihan utama. "Ini adalah pekerjaan rumah besar kita untuk mendorong adopsi EV secara menyeluruh, menjadikannya pilihan pertama, bukan sekadar pelengkap," tegas Andry dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4). Ia menambahkan, hasil temuan INDEF menunjukkan bahwa jika selisih harga beli awal antara EV dan kendaraan BBM tidak terlalu jauh, minat masyarakat untuk beralih akan jauh lebih tinggi. Meski demikian, Andry mengakui bahwa di beberapa kota besar seperti Jakarta, sudah ada sebagian masyarakat yang berani menjadikan EV sebagai kendaraan utama mereka.
Faktor lain yang tak kalah penting, menurut Andry, adalah peran krusial lembaga pembiayaan. Kemudahan akses kredit dengan skema yang kompetitif sangat dibutuhkan untuk menarik pembeli pemula atau first buyer agar berani melirik kendaraan non-emisi ini. "Pintu utama adopsi EV secara massal terletak pada bagaimana kita bisa menyajikan proses financing yang benar-benar kompetitif," jelasnya. Ia menyoroti kesulitan konsumen untuk membeli EV secara tunai, sementara opsi cicilan seringkali terkendala bunga kredit yang tinggi. "Perbankan masih melihat risiko besar pada pembiayaan EV, sehingga bunga yang ditawarkan cenderung memberatkan konsumen," imbuh Andry.
Senada dengan pandangan Andry Satrio, Kepala BBSP KEBTKE Kementerian ESDM, Trois Dilisusendi, turut mengamini adanya keraguan di kalangan masyarakat terkait pembelian EV sebagai kendaraan utama.
Trois menyoroti kekhawatiran yang masih membayangi sebagian calon pembeli, terutama dari segmen pengguna harian seperti pengemudi ojek online. "Beberapa kekhawatiran yang sering muncul adalah performa saat menanjak, risiko saat melewati banjir, atau isu keamanan baterai seperti potensi meledak," papar Trois. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk dan jaminan layanan purnajual (aftersales) yang prima. "Aspek kualitas dan aftersales ini krusial untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan konsumen," pungkasnya.
Tinggalkan komentar