Cerita.co.id – Dua program strategis yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, tidak hanya bertujuan menyejahterakan masyarakat tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru dengan penawaran gaji yang menarik. Peluang karier yang muncul dari inisiatif ini menawarkan kisaran penghasilan yang bervariasi, menarik perhatian banyak pihak yang mencari stabilitas finansial.
Secara spesifik, bagi para petugas yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah menjanjikan kisaran gaji pokok sekitar Rp2 juta per bulan. Informasi ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Menurut Dadan, inisiatif ini secara signifikan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. "Ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki sumber pendapatan, kini bisa memperoleh penghasilan minimal Rp2 juta setiap bulannya," jelas Dadan, menyoroti dampak positif program terhadap perekonomian keluarga.

Lebih lanjut, Dadan Hindayana memastikan bahwa gaji para pekerja dapur MBG tidak akan mengalami pemotongan untuk premi jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pemerintah justru menanggung dan membayarkan premi tersebut, memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif. Petugas MBG memiliki status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pendanaan program SPPG ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjamin kepastian penggajian sesuai regulasi yang berlaku.

Related Post
Sebagai ilustrasi, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipercaya memimpin SPPG dapat menerima gaji sekitar Rp19,3 juta untuk periode tiga bulan. Sementara itu, peserta yang berstatus magang dilaporkan memperoleh penghasilan sekitar Rp17 juta untuk durasi tiga bulan, berdasarkan data per Januari 2025. Angka-angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan remunerasi yang layak bagi para kontributor program-program prioritasnya.









Tinggalkan komentar