Cerita.co.id melaporkan, Pemerintah Indonesia tengah serius mengkaji penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) sebagai salah satu strategi krusial untuk mereduksi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik. Langkah ini muncul di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memicu gejolak signifikan pada pasar minyak global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Selasa (17/3/2026) di Kantor Kementerian ESDM, menegaskan bahwa semua opsi sedang dipertimbangkan demi penghematan BBM.
Bahlil menjelaskan, ketegangan geopolitik tersebut berdampak langsung pada terganggunya rantai pasok minyak mentah dunia, termasuk ke Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Pemerintah Iran, yang merupakan jalur vital bagi 20-30 persen perdagangan minyak global, menjadi pemicu utama. Kondisi ini secara fundamental menantang ketahanan fiskal negara, mengingat asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 adalah USD70 per barel, namun kini telah melambung di atas USD90 per barel.
Lonjakan harga minyak ini menuntut Pemerintah untuk meningkatkan kompensasi guna menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. "Yang terpenting adalah penghematan terhadap BBM. Selain menghemat impor, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi pengeluaran bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambah Bahlil, menekankan manfaat ganda dari potensi WFA.
Sebelumnya, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Hakam Naja, telah memproyeksikan dampak serius dari situasi ini. Ia memperkirakan bahwa penutupan Selat Hormuz dapat memicu defisit APBN hingga Rp149,6 triliun. Hakam memaparkan, setiap kenaikan USD1 per barel harga minyak akan menambah defisit sebesar Rp6,8 triliun. Dengan harga minyak yang kini mencapai USD92 per barel, defisit APBN diperkirakan akan terkuras secara signifikan.
Naja juga mengingatkan, kenaikan harga minyak mendekati USD100 per barel berisiko mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen. Angka ini jauh melampaui batas 3 persen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menandakan urgensi kebijakan penghematan seperti WFA.
Tinggalkan komentar