Cerita.co.id – Sebuah keputusan besar terkait pengadaan kendaraan niaga memicu tanda tanya di tengah kemampuan industri otomotif nasional. Indonesia, yang memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun, justru akan mendatangkan 105.000 unit pikap dari India. Pengadaan senilai Rp 24,66 triliun ini ditujukan untuk Koperasi Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ratusan ribu unit pikap tersebut akan dipasok oleh dua raksasa otomotif India. Sebanyak 35.000 unit akan disediakan oleh Mahindra & Mahindra, membawa model Scorpio Pik Up. Sementara itu, Tata Motors akan mengirimkan 70.000 unit, terdiri dari model Yodha dan Ultra T.7 Light Truck.
Ironisnya, kemampuan produksi kendaraan pikap di dalam negeri sangat mumpuni. Industri otomotif nasional, dengan kontribusi dari pabrikan besar seperti PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile, sanggup menghasilkan sekitar 1 juta unit pikap setiap tahunnya.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyuarakan keprihatinannya terkait dampak keputusan impor ini. Menurutnya, jika seluruh kebutuhan pikap dipenuhi dari luar negeri, maka "nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri." Sebaliknya, jika dipenuhi oleh industri domestik, manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional akan dirasakan di dalam negeri.
Agus juga menegaskan bahwa standar dan kualitas kendaraan pikap (4×2) produksi lokal sangat kompetitif dan mampu bersaing dengan produk impor. Kendaraan-kendaraan ini telah terbukti andal dalam memenuhi kebutuhan operasional di berbagai wilayah Indonesia, bahkan dengan kondisi infrastruktur jalan yang beragam. Penerimaan positif dari masyarakat dan pelaku usaha menjadi bukti performa yang teruji.
Namun, Agus tidak menampik adanya satu celah. Ia mengakui bahwa Indonesia belum memproduksi tipe kendaraan pikap dengan spesifikasi penggerak empat roda (4×4) yang dirancang khusus untuk medan sangat berat, seperti di area pertambangan dan perkebunan.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa dari perspektif efisiensi ekonomi, kendaraan pikap (4×4) memiliki biaya perawatan yang relatif lebih tinggi, ketersediaan suku cadang serta layanan purna jual yang terbatas, dan harga jual kembali yang cenderung rendah. Hal ini berbeda jauh dengan kendaraan pikap (4×2) yang telah diproduksi oleh industri nasional.
Dengan demikian, keputusan impor ini menyoroti dilema antara kapasitas produksi domestik yang besar dan kebutuhan spesifik untuk segmen kendaraan tertentu yang belum sepenuhnya terpenuhi di dalam negeri. Pertanyaan besar tetap menggantung: bagaimana menyeimbangkan dukungan terhadap industri lokal dengan pemenuhan kebutuhan khusus yang mungkin belum bisa diproduksi secara massal di Indonesia?
Tinggalkan komentar