Revolusi Pelabuhan Penumpang

Cerita.co.id melaporkan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk segera membentuk anak usaha baru yang fokus pada pelayanan pelabuhan penumpang. Desakan ini muncul karena Menhub menilai pengelolaan pelabuhan selama ini terlalu berorientasi pada angkutan barang, mengesampingkan kualitas layanan optimal bagi para penumpang yang seringkali merasa kurang diperhatikan.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu (31/12/2025), Dudy menjelaskan bahwa dominasi bisnis logistik di Pelindo telah membuat layanan penumpang hanya sebatas pengelolaan terminal, tanpa adanya perhatian mendalam terhadap aspek-aspek krusial lainnya. Padahal, sektor penumpang, dengan segala kompleksitas dan kebutuhannya, membutuhkan standar dan perhatian khusus yang tidak bisa disamakan dengan penanganan kargo. Ia mencontohkan model sukses Angkasa Pura yang memiliki entitas terpisah untuk jasa kebandarudaraan, menunjukkan pentingnya spesialisasi dalam memberikan layanan prima.

"Nanti saya juga akan sampaikan, kalau perlu di-split. Jika Pelindo secara holding kerepotan, buatlah perusahaan khusus yang menangani layanan penumpang," tegas Dudy, menekankan urgensi perubahan ini. Pembentukan badan usaha khusus ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan pelabuhan penumpang secara lebih profesional, memastikan aspek kenyamanan, keselamatan, dan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan dapat terjamin dan terus ditingkatkan. Bahkan di Pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan gerbang utama bagi banyak perjalanan laut, dominasi angkutan barang masih sangat terasa, mengindikasikan perlunya pembenahan menyeluruh.

Lebih lanjut, Menhub juga mengingatkan Pelindo agar tidak hanya berfokus pada pelabuhan-pelabuhan yang secara ekonomi menguntungkan atau "wilayah gemuk" saja. Ia menekankan pentingnya peran Pelindo dalam mengelola fasilitas di wilayah-wilayah yang mungkin kurang menarik secara finansial, sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini demi pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan publik di seluruh pelosok negeri, bukan hanya di pusat-pusat ekonomi.