Cerita.co.id – Wacana pemberian uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pembelian motor listrik nasional semakin santer terdengar. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai stimulus untuk mengakselerasi adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pula suara-suara kehati-hatian dari kalangan lembaga pembiayaan, yang mengingatkan akan pentingnya asas prudensi dalam menyalurkan kredit.
Rosan Roeslani, CEO Danantara, mengungkapkan inisiatif perusahaannya untuk memangkas bahkan menghapuskan DP yang saat ini masih di kisaran 10% dari harga kendaraan. Menurutnya, langkah ini krusial untuk menarik minat masyarakat luas. Tak hanya itu, Danantara juga menyiapkan skema penyesuaian suku bunga yang lebih rendah serta tenor pinjaman yang lebih panjang, demi membuat cicilan motor listrik semakin terjangkau. "Kami akan coba reduce bahkan akan kita coba hilangkan (DP 0%)," tegas Rosan, seraya menambahkan bahwa tujuan utama adalah mengakselerasi minat beli dan produksi motor listrik nasional.
Menanggapi rencana ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menekankan pentingnya asas kehati-hatian. Ia mengingatkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mengedepankan prinsip prudensi dan tata kelola yang benar dalam setiap persetujuan kredit. "Tentu buat kami perusahaan pembiayaan kan harus mengedepankan yang namanya asas prudensi, kehati-hatian, tata kelola yang benar dalam menyetujui kredit, bukan?" ujar Suwandi kepada Cerita.co.id.
Suwandi juga menyoroti perlunya penentuan target pasar yang jelas. Apakah fasilitas DP nol persen ini akan dibuka untuk seluruh lapisan masyarakat ataukah spesifik untuk profesi tertentu? Penentuan ini, menurutnya, akan sangat memengaruhi tingkat risiko dan bentuk dukungan yang diperlukan. Lebih lanjut, Suwandi menegaskan bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan bulanan tetap menjadi faktor krusial. "Nggak mampu nyicil ya repot kan?" katanya, menggarisbawahi bahwa harga yang lebih murah di awal belum tentu meringankan beban jika cicilan bulanan tidak sesuai dengan kemampuan finansial konsumen.
Untuk merangsang minat beli secara masif dan berkelanjutan, Suwandi menekankan kebutuhan akan skema program yang komprehensif. Skema ini harus mampu menjembatani berbagai kepentingan, mulai dari pemerintah, produsen, jaringan diler, perusahaan pembiayaan, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir. "Programnya harus pas untuk masyarakatnya, calon pembelinya juga supaya merasa ‘ini menarik nih’," jelas Suwandi. Ia menambahkan bahwa stimulus tidak boleh sebatas tawaran DP murah semata, melainkan harus benar-benar mampu mendorong masyarakat beralih dari motor konvensional ke kendaraan listrik. Mencari formula yang tepat, imbuhnya, memerlukan berbagai eksperimen dan percobaan.
Tinggalkan komentar