Cerita.co.id – Alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata masih jauh panggang dari api dalam mencapai sasaran yang tepat. Ironisnya, dana miliaran rupiah yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu.
Menurut pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, fenomena ini menjadi sorotan utama. Ia membeberkan data mengejutkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan bahwa 93% konsumsi BBM bersubsidi justru mengalir ke kantong pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, yang notabene merupakan kalangan mampu. Sementara itu, sektor transportasi barang hanya kebagian 4%, dan yang paling miris, transportasi umum penumpang hanya menikmati secuil 3%.
Padahal, sektor transportasi sendiri menyumbang porsi terbesar, yakni 40% dari total konsumsi BBM nasional. Djoko menjelaskan, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahunnya, sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat. Namun, efektivitas penyalurannya patut dipertanyakan ketika sebagian besar manfaatnya tidak sampai ke tangan yang seharusnya.
Related Post
Melihat kondisi ini, Djoko menegaskan bahwa solusi strategis yang mendesak adalah percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah. Langkah ini bukan sekadar opsi, melainkan keharusan, mengingat visi Presiden untuk menjadikan Indonesia negara maju keempat di dunia pada tahun 2045. Sistem transportasi publik yang mapan merupakan salah satu indikator krusial sebuah negara maju. Dengan sisa waktu 19 tahun menuju 2045, Djoko menekankan pentingnya belajar dari keberhasilan Transjakarta yang telah beroperasi selama dua dekade, dan segera mengimplementasikan program khusus untuk pembenahan transportasi umum di daerah.
Sayangnya, realitas di lapangan masih jauh panggang dari api. Dari 514 pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia, baru sekitar 9% atau 45 Pemda yang telah berbenah dan memodernisasi sistem transportasi umumnya. Bahkan, dari jumlah yang sedikit itu, hanya sebagian kecil yang mampu beroperasi secara mandiri. Kota Balikpapan dengan Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado masih menjadi contoh daerah yang operasionalnya bergantung pada dana APBN.
Menyoroti kebijakan lain, Djoko juga mengkritisi rencana pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 5 juta untuk motor listrik. Menurutnya, anggaran tersebut akan jauh lebih berdampak positif jika dialihkan untuk menstimulus Pemda agar serius membenahi transportasi publik mereka. Jika insentif kendaraan listrik tetap dilanjutkan, ia menyarankan agar wilayah sasarannya dikoreksi, memprioritaskan masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) yang memang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM.
Djoko meyakini, jika layanan transportasi umum dibenahi secara optimal, manfaatnya akan dirasakan oleh jauh lebih banyak lapisan masyarakat. Pemerintah bahkan dapat menyediakan fasilitas tarif murah atau gratis bagi kelompok rentan seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat kurang mampu.
Lebih dari sekadar alat mobilisasi, transportasi umum berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sistem transportasi yang baik mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas regional, serta berkontribusi positif terhadap perbaikan lingkungan dan tata ruang kota. Maka, percepatan pembangunan transportasi publik bukan hanya investasi infrastruktur, melainkan investasi masa depan bangsa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Tinggalkan komentar