Cerita.co.id, Jakarta – Implementasi sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia masih jauh dari kenyataan, meski wacana ini telah bergulir selama enam tahun terakhir. Asosiasi Tol Indonesia (ATI) baru-baru ini mengungkapkan kendala fundamental yang menghambat penerapan teknologi yang seharusnya mempermudah transaksi di jalan tol tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Plt. Sekretaris Jenderal ATI, Kristianto, menjelaskan bahwa terdapat prinsip krusial yang sulit diterima oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait skema MLFF. Kekhawatiran utama adalah potensi gagal bayar (default) terhadap perbankan jika sistem ini dipaksakan.
Menurut Kristianto, rencana pelaksanaan MLFF melibatkan pembentukan Badan Usaha Pelayanan (BUP) yang akan mengambil alih hak pengumpulan tol dari BUJT. Padahal, hak pengumpulan tol ini merupakan jaminan (kolateral) utama bagi BUJT kepada para pemberi pinjaman atau bank. "Jika hak pengumpulan tol ini dicabut oleh pemerintah dan diberikan kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default terhadap bank," tegas Kristianto. Situasi ini, lanjutnya, sangat sulit untuk dikomunikasikan kepada para lender dan investor yang telah menanamkan modal.
Selain masalah jaminan, kendala kedua yang diungkapkan ATI adalah akurasi pengumpulan transaksi tol. Kristianto membandingkan, saat ini akurasi sistem pengumpulan tol yang diterapkan BUJT sudah mendekati 100 persen. Namun, berdasarkan disclaimer dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), perusahaan pelaksana MLFF, akurasi sistem berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) mereka hanya mencapai 94 persen.
"Kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6 persen tersebut jika kemudian sistem yang dibawa RITS tersebut diadopsi," ujarnya. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan menanggung kerugian dari selisih akurasi ini menjadi ganjalan serius bagi kelangsungan investasi BUJT.
Kristianto menambahkan, meskipun MLFF diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan, secara internal para BUJT sebenarnya sudah mampu melaksanakan peningkatan pelayanan dengan akurasi dan teknologi yang mereka miliki saat ini. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa BUJT merasa memiliki solusi internal yang lebih teruji dan akurat, dibandingkan dengan sistem MLFF yang diusulkan pemerintah.
Tinggalkan komentar