Cerita.co.id – PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas dengan memblokir puluhan ribu kode QR yang digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan indikasi kecurangan atau fraud dalam transaksi, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Sejak pendaftaran program subsidi dibuka pada tahun 2022, total 74.733 kode QR khusus Pertalite telah dinonaktifkan. Angka ini merupakan bagian dari total hampir 307.107 kode QR kendaraan yang diblokir oleh Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2023, yang juga mencakup 232.374 kode QR untuk Biosolar. Selain itu, lebih dari 1,5 juta data kendaraan konsumen Pertalite dan solar subsidi telah menjalani proses reset atau pembaruan data.
Director of Regional Marketing at PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading, Eko Ricky Susanto, mengungkapkan data ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI baru-baru ini. Menurutnya, pemblokiran ini adalah upaya berkelanjutan untuk menindaklanjuti penyalahgunaan BBM subsidi. "Dari total data yang ada, kami sejak 2023 telah melakukan blokir hampir 307 ribu kendaraan dan ini terus berlanjut," tegas Eko.
Bagi konsumen yang merasa kode QR-nya diblokir namun yakin tidak melakukan pelanggaran, Pertamina menyediakan mekanisme sanggah. Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui situs resmi ptm.id/sanggahblokirnopol dengan mengisi formulir dan mengikuti instruksi yang tertera.
Terkait regulasi, ketentuan mengenai konsumen Biosolar subsidi telah diatur secara jelas dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Namun, untuk Pertalite, belum ada batasan spesifik yang mendetail. Hingga saat ini, kendaraan pribadi untuk transportasi darat masih diperbolehkan menggunakan BBM RON 90 ini.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengakui urgensi revisi Perpres 191 tahun 2014 agar penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran. "Ini klasifikasinya sangat minim dan ini memang perlu didetailkan dan BPH telah mengusulkan sebenarnya revisi Perpres ini bekerja sama kajiannya dengan UGM sejak tahun 2022. Namun dengan berjalannya waktu hingga saat ini belum kunjung disetujui oleh Menko dan lainnya," jelas Wahyudi, menyoroti lambatnya proses persetujuan regulasi yang lebih komprehensif.
Langkah pemblokiran ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga akuntabilitas penyaluran BBM subsidi. Sembari menunggu kejelasan regulasi Pertalite, pengawasan ketat terhadap potensi kecurangan akan terus digalakkan demi memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kerugian negara.
Tinggalkan komentar