Cerita.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya mengamankan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan dunia industri ekstraktif, Presiden menginstruksikan agar seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memastikan negara mendapatkan porsi keuntungan minimal sebesar 70 persen dari hasil kegiatan pertambangan.
Kebijakan ambisius ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa kedaulatan ekonomi harus menjadi prioritas utama agar kekayaan alam yang melimpah tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak atau korporasi, melainkan kembali ke tangan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa amanat konstitusi mengenai pengelolaan kekayaan alam harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengutip prinsip bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, skema pembagian hasil yang selama ini berjalan perlu ditinjau ulang agar lebih berpihak pada kepentingan nasional.
"Saya sudah memberikan instruksi langsung kepada jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mulai saat ini, semua izin tambang atau IUP harus memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara," tegas Prabowo di hadapan para hadirin.
Langkah ini bukan sekadar soal pembagian keuntungan finansial semata. Presiden juga membuka pintu lebar bagi pemerintah untuk melakukan penguasaan saham secara langsung pada perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di tanah air. Hal ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kendali negara atas sektor strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Meski demikian, Presiden Prabowo menyadari pentingnya arus modal dalam pengembangan industri tambang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap investasi asing maupun domestik. Perusahaan tetap diperbolehkan mencari pendanaan dari investor luar untuk mendukung operasional dan pengembangan teknologi. Namun, ada syarat mutlak yang tidak bisa ditawar: meskipun ada keterlibatan modal asing, porsi keuntungan mayoritas harus tetap mengalir ke kas negara dan dinikmati oleh bangsa Indonesia.
Kebijakan ini diprediksi akan membawa perubahan besar pada peta industri pertambangan di Indonesia. Para pelaku usaha kini dituntut untuk menyesuaikan model bisnis mereka agar selaras dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Langkah berani ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru pengelolaan sumber daya alam Indonesia telah dimulai, di mana negara hadir sebagai pemegang kendali utama demi kesejahteraan masyarakat luas.
Tinggalkan komentar