Cerita.co.id melaporkan, Penasihat Khusus Presiden RI untuk Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, telah menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti kabar mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Tokopedia dan TikTok. Langkah ini diambil guna mengumpulkan data dan fakta yang komprehensif sebelum pemerintah memutuskan langkah intervensi lebih lanjut. "Saya tengah menjadwalkan pertemuan langsung dengan para karyawan serta perwakilan manajemen perusahaan. Penting bagi kami untuk tidak hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Pemerintah harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang situasi sebenarnya," ujar Said dalam pernyataan yang diterima Cerita.co.id belum lama ini.
Said Iqbal menjelaskan bahwa sektor ekonomi digital memiliki karakteristik unik yang berbeda jauh dari industri manufaktur tradisional. Oleh karena itu, setiap permasalahan ketenagakerjaan di dalamnya harus ditelaah secara menyeluruh. Ia menambahkan, "Tokopedia dan TikTok adalah bagian integral dari ekosistem ekonomi digital berbasis platform. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk menggali fakta. Saya juga akan mengundang Kementerian Ketenagakerjaan agar bersama-sama melakukan investigasi mendalam demi mengungkap akar permasalahan yang sebenarnya."
Said Iqbal menggarisbawahi bahwa jika selama proses investigasi ditemukan indikasi pelanggaran terhadap regulasi ketenagakerjaan, pemerintah tidak akan ragu untuk bertindak sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. "Apabila terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, sudah menjadi kewajiban kami untuk meluruskannya. Negara memiliki peran krusial dalam menjamin hak-hak pekerja tetap terlindungi dan memastikan semua ketentuan hukum ditaati," tegasnya.
Kendati demikian, Said juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kondisi bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Jika permasalahan yang muncul disebabkan oleh dinamika pasar, perubahan model bisnis, atau tekanan ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka penyelesaiannya akan diupayakan melalui dialog konstruktif. Dialog ini akan melibatkan pemerintah, pihak perusahaan, dan perwakilan pekerja. "Tidak semua kasus PHK memiliki pemicu yang serupa. Apabila akar masalahnya terkait dengan kondisi pasar atau situasi bisnis perusahaan, kami tentu akan berdiskusi bersama untuk menemukan solusi optimal yang dapat melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga kelangsungan operasional usaha," pungkas Said.
Tinggalkan komentar