Cerita.co.id melaporkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan peringatan keras terhadap praktik manipulasi pajak yang kerap dilakukan pelaku usaha besar. Purbaya menegaskan akan menyisir celah penyalahgunaan fasilitas insentif perpajakan yang seharusnya diperuntukkan khusus bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Modus yang menjadi sorotan utama adalah "pecah kongsi pajak" atau tax splitting, di mana entitas bisnis berskala besar sengaja memecah usahanya menjadi beberapa perusahaan kecil. Tujuannya tak lain untuk menghindari tarif pajak normal dan terus menikmati fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen yang sangat menguntungkan bagi UMKM. Purbaya mengimbau agar para pelaku usaha yang bisnisnya telah berkembang pesat untuk secara jujur beralih ke rezim pajak reguler dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi penerimaan negara.
"Kalau sudah naik kelas, ya sudah. Jangan lagi meminta yang murah-murah amat, malah seharusnya bersyukur. Tapi kan akalannya begini, yang tadinya besar dibagi-bagi perusahaannya menjadi kecil-kecil. Ya nanti ketahuan juga," ujar Purbaya kepada awak media di Gedung Danantara, Minggu (31/5/2026). Pernyataan ini secara langsung menyasar pemilik modal yang omzet tahunannya telah melampaui Rp4,8 miliar namun sengaja membagi usahanya agar tetap memenuhi syarat PPh Final UMKM.
Untuk memberantas praktik kecurangan struktural ini, Purbaya mengandalkan ketajaman sistem pengawasan terintegrasi terbaru, yakni Coretax System. Melalui platform digital mutakhir ini, otoritas perpajakan kini memiliki kapabilitas penuh untuk menganalisis pola hubungan kepemilikan saham serta melacak arus transaksi keuangan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor usaha.
Tinggalkan komentar