Cerita.co.id – Wacana mengenai pemberian insentif untuk mobil hybrid kembali menjadi sorotan di tengah ambisi pemerintah mengakselerasi ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Perdebatan muncul antara pandangan pemerintah yang menilai penjualan hybrid sudah moncer tanpa stimulus tambahan, dengan desakan dari pelaku industri yang justru melihat insentif sebagai kunci vital percepatan transisi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengalokasikan insentif khusus untuk mobil hybrid. Menurut Airlangga, data menunjukkan penjualan mobil hybrid telah melonjak signifikan hingga 45 persen, membuktikan daya beli konsumen tetap tinggi bahkan tanpa dukungan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dinikmati mobil listrik murni. Pemerintah saat ini berencana memfokuskan skema insentif terbatas pada kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) dan motor listrik nasional.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugianto. Ia menegaskan bahwa insentif sejatinya masih sangat dibutuhkan, khususnya untuk mobil hybrid. Menurut Jongkie, pemberian stimulus akan membuat harga kendaraan hybrid lebih terjangkau bagi masyarakat, sehingga mempercepat laju peralihan menuju kendaraan listrik murni. Hal ini, imbuhnya, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 yang menggariskan akselerasi elektrifikasi sebagai tujuan utama. Gaikindo sejak awal juga telah mengusulkan agar insentif tidak hanya terpaku pada BEV, melainkan mencakup seluruh kategori kendaraan elektrifikasi yang berkontribusi pada pengurangan emisi.
Senada dengan Gaikindo, Presiden Direktur PT TMMIN, Nandi Julyanto, turut memberikan pandangannya. Nandi menyarankan Indonesia untuk meniru model penerapan insentif yang berlaku di negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Ia mencontohkan Filipina, yang meskipun industrinya lebih muda, memberikan insentif secara adil kepada semua kendaraan yang diproduksi secara lokal, tanpa memandang apakah itu BEV, Internal Combustion Engine (ICE), maupun hybrid. "Itu kan fair, ukurannya adalah produksi lokal," ucap Nandi, menyoroti pentingnya keadilan dan dukungan terhadap industri manufaktur dalam negeri.
Perbedaan sudut pandang ini menggarisbawahi kompleksitas dalam merumuskan kebijakan elektrifikasi yang komprehensif. Antara efisiensi anggaran dan percepatan adopsi teknologi ramah lingkungan, keputusan pemerintah mengenai insentif hybrid akan sangat menentukan arah transisi energi di sektor otomotif Indonesia.
Tinggalkan komentar