Cerita.co.id melaporkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menepis kabar yang beredar luas mengenai besaran gaji fantastis untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Isu yang menyebutkan bahwa para manajer akan mengantongi hingga Rp16 juta per bulan dipastikan tidak benar oleh bendahara negara tersebut. Klarifikasi ini disampaikan Purbaya di tengah sorotan publik terhadap rancangan penggajian yang dinilai sebagian kalangan terlalu tinggi dan membebani anggaran.
Dalam sebuah sesi media briefing di kantornya pada Rabu, 5 Agustus 2026, Purbaya menjelaskan bahwa angka Rp16 juta jauh melampaui ekspektasi dan skema yang sedang dibahas oleh pemerintah. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa jumlah tersebut "pasti salah" dan "terlalu besar." Menurutnya, besaran gaji yang lebih realistis dan sesuai dengan pertimbangan pemerintah adalah setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan, ia mengisyaratkan bahwa angka UMP pun mungkin masih dianggap sedikit ketinggian, meskipun ia belum mengetahui angka final yang akan ditetapkan.
Purbaya menambahkan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan angka final untuk gaji manajer KDMP. Proses pembahasan masih berlangsung, dan keputusan resmi akan diumumkan setelah seluruh aspek dipertimbangkan secara matang. Ia menjamin bahwa pemerintah tidak akan menyetujui skema penggajian yang dianggap tidak proporsional atau terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Related Post
Isu mengenai gaji manajer KDMP yang mencapai belasan juta rupiah ini mencuat setelah beredar di media sosial sebuah slip gaji yang diduga milik seorang manajer Kopdes. Slip tersebut menunjukkan total gaji sebesar Rp16.250.000 per bulan, yang disebut-sebut akan ditanggung oleh APBN selama dua tahun. Namun, Menteri Keuangan Purbaya kembali menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan menyetujui angka setinggi itu. "Tadi UMP katanya UMP ya, sementara itu, tapi saya belum lihat angkanya, saya tunggu nanti seperti apa," pungkasnya, memberikan kepastian kepada publik bahwa pembahasan masih berlanjut dengan patokan UMP.
Tinggalkan komentar