Cerita.co.id, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang fondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku ekonomi kreatif, gig workers, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga tokoh komunitas dan lintas agama. Kebijakan ini diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas.
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menekankan bahwa kebijakan yang efektif hanya dapat dirumuskan melalui pemahaman mendalam terhadap aspirasi dan tantangan riil yang dihadapi masyarakat. Pemerintah menyadari pentingnya mendengar langsung dari lapangan.
"Pemerintah tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat," ujar Leontinus. Dialog menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan warga.
Related Post
Lebih lanjut, Leontinus menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat, mulai dari pelaku UMKM di pedesaan hingga pekerja kreatif di perkotaan, memiliki aspirasi dan tantangan yang unik. Pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan, memahami, dan menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi program yang relevan dan solutif.
Sebagai contoh, dialog yang melibatkan lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang di Kupang, menghasilkan masukan berharga mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan agar mampu bersaing di pasar global. Pemerintah berupaya merespons tantangan ini dengan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan komentar