Cerita.co.id, Hanoi – Pemerintah Jepang dan sejumlah perusahaan otomotif raksasa, termasuk Honda, menyampaikan kekhawatiran serius atas rencana pemerintah Vietnam untuk melarang peredaran motor berbahan bakar bensin di Hanoi mulai tahun 2026. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengguncang stabilitas pasar otomotif Vietnam yang bernilai fantastis, mencapai Rp76,2 triliun.
Arahan pelarangan motor bensin di pusat kota Hanoi ini pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, pada bulan Juli lalu. Rencananya, pembatasan yang lebih luas akan menyusul pada tahun 2028, bahkan berpotensi diperluas ke kota-kota lain di seluruh Vietnam. Pemerintah Vietnam berdalih bahwa kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk.
Namun, kebijakan ini dinilai kontroversial dan berpotensi mengancam dominasi Honda di pasar otomotif Vietnam. Pasar roda dua di Vietnam merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan nilai yang diperkirakan mencapai USD 4,6 miliar (Rp 76,2 triliun) pada tahun ini.
Related Post
Vietnam memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada sepeda motor. Dengan populasi mencapai 100 juta jiwa, hampir 80% di antaranya memiliki sepeda motor. Honda sendiri menguasai 80% pangsa pasar di Vietnam, dengan penjualan mencapai 2,6 juta unit pada tahun lalu. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, dampaknya diperkirakan akan sangat besar bagi industri otomotif Vietnam dan para pekerjanya.
Tinggalkan komentar