Cerita.co.id – Industri nikel Indonesia tengah berada di bawah sorotan tajam Amerika Serikat (AS) karena dugaan praktik kerja paksa. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia untuk segera mencari solusi dan mencapai kesepakatan soal mineral dengan Washington.
Laporan terbaru Departemen Tenaga Kerja AS mengenai "Global State of Child and Forced Labour" mengklasifikasikan nikel Indonesia sebagai produk dari praktik eksploitatif. Hal ini berdasarkan berbagai laporan berita dan penelitian dari organisasi non-pemerintah.
Media asing asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), mengungkap hasil laporan tersebut. "Kerja paksa mencemari rantai pasok mineral penting, termasuk aluminium dan polisilikon dari China, nikel dari Indonesia, dan kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo," ungkap Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional Thea Lee.
Laporan setebal 330 halaman tersebut juga menyoroti penderitaan pekerja China yang direkrut secara curang di pabrik peleburan nikel di Indonesia. Isu-isu seperti pemotongan gaji secara sewenang-wenang, jam kerja yang lebih panjang, penyitaan paspor, dan kekerasan fisik dan verbal sebagai hukuman terungkap dalam laporan ini.
"Indikator lain dari kerja paksa termasuk pembatasan pergerakan, isolasi, pengawasan terus-menerus, dan kerja lembur yang dipaksakan, semuanya dilaporkan merupakan praktik umum dalam produksi nikel," tulis laporan tersebut.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS telah mengidentifikasi penipuan perekrutan pekerja China oleh perusahaan pertambangan nikel yang berafiliasi dengan China’s Belt and Road Initiative di Indonesia sebagai bentuk perdagangan manusia dalam laporan Perdagangan Manusia untuk tahun 2022 dan 2023.
"Laporan AS ini seharusnya peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap pabrik peleburan nikel yang sudah beroperasi maupun yang baru," tegas Hilman Palaon, peneliti di Indo-Pacific Development Centre Lowy Institute di Australia.
Meskipun tidak ada dampak hukum atau peraturan langsung dari temuan ini, laporan Departemen Tenaga Kerja AS dianggap sebagai sumber resmi yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan bisnis. "Dimasukkannya nikel Indonesia dalam laporan ini dapat membahayakan ambisi Indonesia untuk mendapatkan peran penting dalam rantai pasokan mineral penting Amerika," tambah Palaon.
Aktivis buruh dan lingkungan hidup mengkritik pabrik peleburan nikel milik China di Indonesia karena standar kesehatan dan keselamatan yang buruk. Para pekerja telah mengajukan banyak keluhan tetapi hanya menerima sedikit tanggapan.
Zakki Amali, manajer penelitian di Trend Asia, sebuah organisasi yang berbasis di Jakarta yang mengadvokasi perekonomian yang lebih hijau, mengatakan bahwa laporan Departemen Tenaga Kerja akan "membuat pembeli nikel di AS lebih sadar akan nikel berdarah dari Indonesia".
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menjaga reputasi dan kelancaran industri nikelnya. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan praktik kerja paksa dihentikan.
Tinggalkan komentar