Aturan Baru OJK Perkuat Modal Asuransi

Aturan Baru OJK Perkuat Modal Asuransi

Cerita.co.id – Industri asuransi di Indonesia kini memasuki babak baru dalam penguatan struktur permodalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menerbitkan regulasi terbaru melalui Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026. Aturan ini secara khusus mengatur mengenai mekanisme perhitungan solvabilitas bagi perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi di tanah air.

Langkah tegas yang diambil oleh regulator ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan tahan banting. Dengan adanya aturan baru ini, OJK ingin memastikan bahwa setiap perusahaan asuransi memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban mereka kepada pemegang polis, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Aturan Baru OJK Perkuat Modal Asuransi
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Salah satu poin krusial dalam regulasi ini adalah penetapan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) yang dipatok pada angka 120 persen. Artinya, perusahaan asuransi tidak boleh hanya sekadar memiliki modal yang cukup, tetapi harus memiliki cadangan modal yang melampaui batas risiko yang ada. Selain itu, bagi perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII), terdapat kewajiban tambahan untuk membentuk modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

COLLABMEDIANET

OJK menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan respons terhadap dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks. Fluktuasi suku bunga yang tajam, volatilitas nilai tukar mata uang, hingga ketidakpastian geopolitik global sangat memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi. Oleh karena itu, parameter pengukuran kecukupan modal harus diperbarui agar benar-benar mencerminkan risiko aktual yang dihadapi oleh perusahaan di lapangan.

Selain itu, aturan ini juga berfungsi sebagai penyelarasan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang telah berlaku sejak awal 2025. Mengingat PSAK 117 mengubah cara perusahaan mengakui dan melaporkan kontrak asuransi, maka metode pengukuran kecukupan modal pun perlu disesuaikan agar tetap bersifat prudensial atau berhati-hati.

Dalam implementasinya, OJK kini lebih mendalami kualitas modal melalui klasifikasi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2). Penilaian ini tidak hanya melihat jumlah nominalnya, tetapi juga melihat seberapa kuat instrumen modal tersebut dalam menyerap kerugian jika terjadi krisis. Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) juga diperluas cakupannya, mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, hingga risiko operasional.

Sebagai bentuk pengawasan mandiri, perusahaan asuransi kini diwajibkan menjalankan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Perusahaan harus melakukan uji ketahanan (stress test) setidaknya setahun sekali untuk melihat sejauh mana mereka mampu bertahan dalam berbagai skenario terburuk.

Untuk memastikan transparansi, laporan solvabilitas wajib disampaikan secara berkala setiap triwulan dan tahunan, di mana laporan tahunan harus melalui proses audit oleh akuntan publik. OJK juga tidak segan memberikan sanksi administratif yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan permodalan maupun pelaporan ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar