Cerita.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah ekstrem dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meresahkan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara tegas menyatakan akan mencabut seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam aksi pembakaran hutan di wilayah Kalimantan.
Langkah berani ini diambil setelah adanya temuan serius terkait keterlibatan korporasi dalam kerusakan ekosistem hutan. Total lahan yang akan disita dan dicabut haknya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni 22.914,25 hektare. Ketiga perusahaan yang menjadi sasaran utama tindakan hukum ini adalah PT MIB yang beroperasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta PT RKA dan PT SKM yang berlokasi di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Secara mendetail, Nusron menjelaskan bahwa PT RKA menjadi penyumbang luas lahan terbesar yang akan dicabut haknya, yakni mencapai 11.558,11 hektare. Disusul oleh PT SKM yang memiliki dua bidang lahan dengan total luas sekitar 7.716 hektare, dan terakhir PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Nusron mengungkapkan bahwa tindakan penertiban ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan pihak Bareskrim Polri. Berdasarkan rekomendasi dari Kabareskrim, terdapat total 11 perusahaan pemegang HGU yang masuk dalam daftar hitam karena terindikasi melakukan pembakaran hutan secara sengaja.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," tegas Nusron dalam keterangan resminya di Jakarta.
Ada beberapa parameter berat yang menyebabkan pencabutan HGU ini dilakukan secara total. Pertama, ditemukan fakta bahwa luas lahan yang terbakar di area konsesi perusahaan tersebut melebihi angka 50 persen. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini dinilai gagal dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang memadai. Faktor lainnya adalah kejadian kebakaran yang terjadi secara berulang kali serta adanya pelanggaran nyata terhadap ketentuan yang tertuang dalam surat keputusan pemberian hak sebelumnya.
Tidak hanya berhenti pada tiga perusahaan tersebut, ATR/BPN juga tengah menyiapkan skema penertiban bagi perusahaan lain dalam daftar 11 korporasi yang sedang dievaluasi. Bentuk sanksinya beragam, mulai dari tidak diperpanjangnya masa berlaku HGU, pencabutan sebagian hak, hingga penolakan pemberian HGU baru bagi perusahaan yang sedang mengajukan.
Sebagai contoh, HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dipastikan tidak akan diperpanjang atau ditata kembali karena haknya telah habis sejak tahun 2020. Selain itu, tiga perusahaan lainnya, yakni PT ANI, PT BOS, dan PT AER, juga masuk dalam daftar hitam. Ketiganya tidak akan diberikan izin HGU maupun izin usaha perkebunan di masa mendatang. ATR/BPN kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan izin usaha perkebunan mereka juga dicabut sebagai bentuk efek jera bagi para perusak lingkungan.
Tinggalkan komentar