Cerita.co.id – Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem ganjil genap di Jakarta kini tengah berada di bawah sorotan tajam. Setelah lebih dari satu dekade diterapkan sebagai solusi andalan untuk mengurai benang kusut kemacetan di ibu kota, efektivitas aturan ini mulai dipertanyakan secara serius. Alih-alih memberikan solusi permanen, kebijakan ini dinilai hanya sekadar memindahkan titik kemacetan dari satu ruas jalan ke ruas jalan lainnya.
Djoko Setijowarno, pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, memberikan kritik pedas terhadap skema yang telah berjalan sejak tahun 2016 tersebut. Menurutnya, Jakarta saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Pemerintah daerah harus memilih antara terus mempertahankan skema transisi yang mulai kehilangan taringnya, atau berani mengambil langkah radikal menuju solusi yang lebih fundamental.
Dalam keterangannya, Djoko menjelaskan bahwa sistem ganjil genap memang memiliki dampak positif, namun hanya dalam skala yang sangat terbatas. Jika dilihat dari perspektif koridor tertentu, kebijakan ini memang efektif. Di jalur-jalur protokol utama seperti Jalan Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, hingga Rasuna Said, volume kendaraan pada jam sibuk memang terlihat menurun dan kecepatan rata-rata kendaraan tetap terjaga. Namun, keberhasilan ini hanyalah sebuah ilusi di tingkat lokal.
Masalah utamanya adalah fenomena traffic displacement atau pergeseran arus lalu lintas. Djoko menegaskan bahwa ganjil genap tidak benar-benar mengurangi jumlah total kendaraan yang beroperasi di Jakarta. Yang terjadi justru adalah perpindahan kepadatan. Kendaraan yang tidak diperbolehkan melintas di jalur utama akan mencari jalan tikus, jalan lingkungan, atau jalan kolektor sebagai jalur alternatif. Akibatnya, kemacetan parah yang sebelumnya terpusat di jalan protokol kini bergeser ke area pinggiran dan pemukiman warga yang tidak tersentuh aturan.
Kelemahan lain yang sangat mencolok adalah ketidakadilan regulasi terhadap jenis kendaraan. Saat ini, aturan ganjil genap hanya menyasar kendaraan roda empat atau mobil pribadi. Sementara itu, populasi sepeda motor yang jumlahnya terus melonjak tajam di Jakarta tidak tersentuh oleh aturan ini. Hal ini menciptakan celah di mana ruang jalan yang ditinggalkan oleh mobil-mobil yang terkena pembatasan, langsung diserbu oleh gelombang sepeda motor yang sangat masif.
Menghadapi situasi yang kian jenuh ini, para ahli transportasi menyarankan agar Jakarta segera beralih dari kebijakan transisi menuju kebijakan yang lebih modern. Beberapa opsi yang dianggap lebih logis dan berkelanjutan adalah penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Selain itu, pemberian disinsentif melalui tarif parkir yang tinggi serta penguatan integrasi transportasi publik yang masif dianggap jauh lebih efektif untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi secara jangka panjang. Tanpa langkah berani tersebut, Jakarta hanya akan terus berputar dalam lingkaran kemacetan yang sama.
Tinggalkan komentar