Cerita.co.id – Desakan kuat kini mengarah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menuntaskan persoalan krusial yang menghantui dunia usaha: lambatnya pencairan restitusi pajak. Situasi ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan ancaman serius yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepailitan perusahaan.
Berbagai keluhan dari para pelaku usaha, yang mayoritas disalurkan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, telah sampai ke telinga Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian mengambil inisiatif untuk meneruskan aspirasi mendesak ini langsung kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Lambatnya pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini secara fundamental mengganggu likuiditas dan arus kas operasional perusahaan.
Dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi VII DPR pada Kamis (3/9/2026), Agus Gumiwang menegaskan bahwa isu restitusi pajak merupakan salah satu keluhan paling dominan yang diterima Kemenperin dari Kadin. Ia menekankan bahwa ketersediaan dana dari restitusi ini sangat vital bagi perusahaan, tidak hanya untuk menjaga operasional harian tetapi juga untuk membiayai proyek-proyek investasi baru. "Keluhan ini sangat kami pahami dan sudah kami koordinasikan serta sampaikan kepada Menteri Keuangan, yang memang memiliki kewenangan penuh atas kebijakan restitusi," ujar Agus, seperti dikutip Cerita.co.id.
Menurut Agus, kondisi arus kas yang sehat adalah penentu utama kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek-proyek baru dan menjaga keberlangsungan usaha. Tanpa penyelesaian yang cepat, kondisi arus kas yang terganggu dapat memicu keputusan sulit bagi para pengusaha, mulai dari penundaan ekspansi, pengurangan tenaga kerja, hingga ancaman kepailitan. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, diharapkan dapat segera merumuskan dan mengimplementasikan solusi konkret demi menjaga iklim usaha yang kondusif dan mencegah dampak domino yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.
Tinggalkan komentar