Cerita.co.id melaporkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi gizi masyarakat, kini diwarnai skandal pengadaan motor listrik. Proyek senilai triliunan rupiah ini tersandung kasus korupsi, menyisakan pertanyaan besar mengenai nasib sejumlah besar motor listrik yang telanjur dibeli dengan uang negara.
Awalnya, kendaraan roda dua bertenaga listrik ini ditujukan untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan bahwa kendaraan tersebut sebenarnya tidak esensial bagi mereka. "Fungsi mereka lebih kepada pengawasan di dalam SPPG, bukan terjun langsung ke lapangan dan membutuhkan motor," jelas Agustina dalam konferensi pers BGN, seperti yang ditayangkan CNN Indonesia.
Ironisnya, Agustina juga menyoroti jenis motor yang dibeli. Sebagian besar adalah model motor trail, yang dianggap tidak cocok untuk para ibu yang umumnya menjabat sebagai kepala SPPG. "Sudah telanjur motor trail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok," ungkapnya. Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi perhatian. Motor listrik ini mungkin didistribusikan ke daerah yang belum memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), membuat penggunaannya tidak praktis.
Kasus ini bukan hanya soal ketidaksesuaian fungsi dan jenis, melainkan juga dugaan korupsi besar-besaran. Anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan diduga mengalami mark-up. "Uang negara sudah terpakai. Mark-up-nya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kepada tersangka itu dalam bentuk kerugian negara," tegas Agustina, menambahkan bahwa proses pengembalian dana akan dilakukan melalui mekanisme pengadilan Tipikor.
Meskipun demikian, BGN bertekad untuk memanfaatkan motor-motor tersebut secara maksimal. Namun, tidak semua unit akan dialokasikan untuk BGN. Beberapa kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk melayani masyarakat, penyuluh pertanian, dan guru, telah menyatakan minat untuk menggunakan motor listrik ini.
"Presiden Prabowo Subianto sendiri meminta agar Kementerian yang kebutuhannya apa, silakan mengajukan. Nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri," pungkas Agustina, menandakan bahwa keputusan akhir mengenai pemanfaatan motor listrik MBG ini akan diambil di tingkat tertinggi setelah melalui kajian mendalam.
Tinggalkan komentar