Cerita.co.id melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola dan pengawasan di sektor jasa keuangan nasional. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama mendorong dan menjaga kepercayaan para investor, baik domestik maupun internasional, terhadap stabilitas dan integritas pasar keuangan Indonesia. Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam pernyataannya menekankan pentingnya melihat tata kelola dalam konteks ekosistem yang lebih luas, bukan hanya sebagai seperangkat aturan semata.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, OJK akan menyelenggarakan perhelatan akbar Risk and Governance Summit (RGS) 2026. Acara puncak ini dirancang sebagai platform krusial untuk memperkuat fondasi tata kelola di seluruh industri jasa keuangan, yang pada gilirannya akan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Tanah Air. RGS 2026 dijadwalkan akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan kunci, mulai dari regulator, pelaku industri, asosiasi profesi, hingga pakar terkait, untuk berdiskusi dan berbagi praktik terbaik di bidang governance, risk, and compliance (GRC).
RGS sendiri merupakan agenda tahunan yang secara konsisten diselenggarakan oleh OJK bersama lembaga dan asosiasi profesi di bidang GRC. Perhelatan ini sekaligus menjadi puncak dari serangkaian forum dan inisiatif yang bertujuan memperkuat GRC serta menegakkan integritas di sektor jasa keuangan. Untuk edisi tahun ini, RGS 2026 mengusung tema yang sangat relevan, yaitu “Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity”. Tema ini secara khusus akan menyoroti pentingnya transparansi dan etika sebagai elemen fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Acara ini direncanakan akan berlangsung pada tanggal 14 Juli 2026.

Related Post
Sophia Wattimena menambahkan, RGS 2026 akan menghadirkan sejumlah praktisi dan pakar terkemuka, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka akan berbagi pengalaman, wawasan, dan perkembangan terkini mengenai tata kelola di berbagai yurisdiksi. Diskusi-diskusi yang akan berlangsung diharapkan dapat membuka ruang bagi para peserta untuk memahami praktik dan perkembangan kebijakan di tingkat internasional, serta menganalisis relevansinya dalam konteks penguatan tata kelola di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan standar tata kelola dan pengawasan, demi kemajuan sektor jasa keuangan dan kesejahteraan nasional.









Tinggalkan komentar