Cerita.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menggelar lelang akbar puluhan kendaraan mewah, mulai dari motor gede (moge) hingga mobil premium, yang merupakan hasil rampasan dari berbagai kasus korupsi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan utama adalah pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, sebagai salah satu terpidana. Lelang ini menawarkan kesempatan unik, bahkan bagi kendaraan yang mungkin tidak dilengkapi dokumen lengkap.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, mengungkapkan bahwa total ada 25 unit kendaraan yang disita, terdiri dari enam unit motor dan 19 unit mobil. Seluruh aset tersebut kini tersimpan rapi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.
Daftar moge yang siap dilelang cukup menggiurkan, meliputi Ducati Scrambler, Ducati Streetfighter, Ducati XDiavel, Ducati Multistrada V4S, dan Vespa Sprint. Sementara itu, deretan mobil mewah yang siap berganti pemilik mencakup beragam model seperti Mitsubishi Xpander, Wuling Cloud EV, Nissan GT-R, hingga BMW Seri 3. Kendaraan-kendaraan ini berasal dari berbagai terpidana, termasuk Noel, Termurila, Miki Mahfud, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika, Anita Kusumawati, dan Supriadi.
Salah satu pertanyaan yang kerap muncul terkait lelang aset sitaan adalah kelengkapan dokumen kendaraan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Namun, KPK memastikan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi penghalang. "Kita akan cek dulu lebih pastinya untuk ‘no paper’ seperti apa. Yang pasti kalau memang sudah melalui screening penilaian dan bisa dilakukan lelang, kita akan bantu penerbitan surat-surat," jelas Mungki.
Ia menambahkan, KPK memiliki mekanisme untuk membantu penerbitan dokumen legal pengganti, salah satunya melalui risalah lelang. Pihak KPK akan berkoordinasi dengan Bea Cukai jika kendaraan belum melalui mekanisme kepabeanan, serta bersurat ke Samsat untuk penerbitan nomor identifikasi kendaraan (NIK) atau surat-surat baru secara resmi. "Ini pernah kita lakukan dilelang sebelumnya, yang dulu ada lelang motor Honda Monkey. Itu ‘no paper’ juga," ungkap Mungki, menegaskan komitmen KPK dalam memfasilitasi kelengkapan dokumen bagi pemenang lelang.
Mungki mengonfirmasi bahwa lelang aset rampasan ini direncanakan akan berlangsung serentak pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), yang jatuh pada 9 Desember 2026. Lelang akbar ini tidak hanya akan mencakup aset dari kasus Kemnaker dan Noel, tetapi juga barang-barang dari kasus lain, termasuk Taspen, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang tahun 2026. Ini menjadi puncak dari upaya KPK dalam mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi kepada negara.
Tinggalkan komentar