Cerita.co.id – Proyek pengadaan 21 ribu unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran fantastis Rp 1 triliun, kini menjadi sorotan publik setelah terkuaknya dugaan markup harga oleh mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Meskipun demikian, pihak BGN memastikan bahwa seluruh aset yang terlanjur dibeli akan dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan negara.
Dadan Hindayana, yang kini telah dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, diduga kuat menjadi dalang di balik praktik markup ini. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah turun tangan menyelidiki kasus korupsi ini, mengungkap bahwa Dadan bersama dua wakil BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, menyusun pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan lapangan dan menaikkan harga anggaran secara signifikan.
Investigasi Kejagung lebih lanjut mengungkapkan bahwa 21.801 unit motor listrik tersebut adalah model Emmo JVX GT, yang tercatat di katalog Inaproc dengan harga Rp 49,95 juta per unit, sudah termasuk PPN 12 persen. Dana sebesar Rp 1 triliun telah dibayarkan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) selaku vendor penyedia motor listrik Emmo tersebut, sebelum skandal ini terkuak.
Menanggapi polemik ini, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, angkat bicara. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk memaksimalkan pemanfaatan seluruh barang yang sudah dibelanjakan. "Secara keseluruhan bukan cuma motor, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan," ujar Agustina baru-baru ini.
Agustina menambahkan, "Secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa enggak, tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya." Pernyataan ini menggarisbawahi upaya BGN untuk memastikan bahwa uang negara yang telah dikeluarkan tidak sia-sia, meskipun proses pengadaannya diwarnai dugaan tindak pidana korupsi.
Tinggalkan komentar