Pajak Nol EV Terjamin

Cerita.co.id, Jakarta – Kabar gembira bagi para pegiat kendaraan listrik di tanah air. Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik (AEML) menyambut positif instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penundaan pajak kendaraan listrik, sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekosistem EV di Indonesia. AEML menilai, penerbitan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai merupakan langkah krusial dan tepat.

Asosiasi ini menyambut optimisme kelanjutan insentif pembebasan PKB dan BBNKB di seluruh provinsi, melihatnya sebagai kelanjutan alami dari kebijakan nasional yang telah berjalan. "AEML sangat mengapresiasi lahirnya SE Mendagri ini. Ini bukan sekadar arahan normatif, melainkan indikator kuat bahwa pemerintah konsisten menjalankan mandat Perpres Nomor 55 Tahun 2019 dan perubahannya di Perpres Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai," ujar Rian Ernest, Sekretaris Jenderal AEML, dalam siaran resmi yang diterima Cerita.co.id.

Rian Ernest menambahkan, langkah ini selaras dengan visi besar Presiden untuk merespons krisis energi global melalui percepatan elektrifikasi. Tujuannya jelas, demi mewujudkan udara bersih dan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, AEML juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada provinsi-provinsi yang telah lebih dulu memberikan kepastian insentif fiskal bagi ekosistem kendaraan listrik di wilayahnya.

Sebagai contoh nyata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 telah memberikan insentif penuh berupa PKB 0% dan pembebasan BBNKB untuk kendaraan listrik. Jaminan fiskal serupa inilah yang menjadi fondasi pendorong DKI Jakarta kini menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di Indonesia.

Insentif Fiskal: Investasi Jangka Menengah Daerah

Dalam konteks transfer fiskal nasional saat ini, AEML memahami bahwa setiap insentif fiskal yang diberikan daerah memerlukan kalkulasi matang terhadap postur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pengalaman pasar EV yang lebih matang di kawasan ASEAN menunjukkan tren yang konsisten. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang progresif, pada tahun ke-3 hingga ke-5 pasca-insentif, kontribusi pajak ekonomi total dari ekosistem EV – yang mencakup stasiun pengisian, bengkel spesialis, suku cadang, layanan pembiayaan, hingga industri hilir baterai – umumnya melampaui proyeksi penerimaan pajak kepemilikan kendaraan konvensional yang dikompensasikan.

Provinsi yang memberikan kepastian fiskal lebih awal memiliki daya saing signifikan untuk menangkap gelombang investasi ini sebelum tersebar merata di kawasan. Sebaliknya, terputusnya insentif, meskipun bersifat sementara, berisiko memunculkan sinyal keraguan yang dapat menghambat keputusan investasi industri dan memperlambat pencapaian target elektrifikasi nasional.

"SE Mendagri ini memberikan kejelasan fundamental yang dinanti industri untuk merencanakan investasi jangka panjang di Indonesia. AEML yakin kepemimpinan para Gubernur akan memastikan insentif ini terus berjalan tanpa hambatan, tanpa jeda yang dapat menghambat momentum investasi yang sudah dibangun industri selama ini. Kami siap mendukung kelancaran implementasi di seluruh 38 provinsi," tegas Rian Ernest.

Berdasarkan dokumen tersebut, AEML menyoroti beberapa aspek fundamental:

• Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKB dan BBNKB merupakan instrumen efektif bagi Pemerintah Daerah untuk menarik investasi EV ke wilayahnya.
• Arahan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur-Gubernur untuk mempertimbangkan pemberian insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.
• Otoritas diskresioner bagi Pemerintah Daerah untuk merancang paket insentif yang paling sesuai dengan karakteristik ekonomi dan demografis daerahnya.
• Sistem pelaporan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang memungkinkan pertukaran praktik terbaik antarprovinsi.
• Atensi Mendagri mengenai situasi dan kondisi ekonomi global sehubungan dengan instabilitas ketersediaan dan harga energi (minyak dan gas).

"AEML siap berdialog dengan Pemerintah Daerah mengenai dampak fiskal, peluang investasi, dan praktik terbaik implementasi insentif EV. Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri adalah fondasi utama percepatan transisi energi yang berkelanjutan," katanya.

AEML optimistis bahwa dengan kolaborasi pusat-daerah yang kuat, seluruh 38 provinsi dapat terus memberikan insentif PKB dan BBNKB 0% bagi kendaraan listrik, menjadikan Indonesia pasar EV paling kompetitif di ASEAN. "Dengan kerangka insentif yang jelas di tingkat daerah, kita tidak hanya membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga secara kolektif meningkatkan kualitas udara di kota-kota kita dan memperkokoh ekonomi lokal dari guncangan harga energi dunia. Kami menantikan peran kepemimpinan para Gubernur dalam menjadikan daerahnya sebagai lokomotif ekosistem EV Indonesia," tutup Rian Ernest.