Cerita.co.id melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menghadapi tekanan luar biasa, berpotensi defisit melebihi 3% dari PDB pada tahun 2026 jika tidak ada intervensi kebijakan tambahan yang signifikan. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan program transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup untuk membendung ancaman fiskal yang kian nyata.
Analisis simulasi dari Great Institute, menggunakan model "quadruple shocks" yang mencakup kenaikan harga minyak global, pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan imbal hasil obligasi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan sinyal risiko yang semakin rentan bagi keuangan negara.
Proyeksi defisit bervariasi tergantung pada skenario harga minyak dunia. Jika harga minyak bertahan di kisaran USD 93-97 per barel, defisit diperkirakan mencapai 3,25-3,55% PDB. Skenario kedua, dengan gangguan distribusi energi di Selat Hormuz dan harga minyak USD 95-105 per barel, menempatkan defisit pada 3,40-3,80% PDB. Sementara itu, eskalasi konflik berkepanjangan yang mendorong harga minyak ke USD 105-120 per barel dapat memperlebar defisit hingga 3,80-4,30% PDB. Semua skenario ini juga memperhitungkan dinamika nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi, dan laju pertumbuhan ekonomi.
Adrian Nalendra Perwira, Peneliti Ekonomi GREAT Institute, menekankan bahwa respons kebijakan harus disesuaikan dengan tingkat tekanan. Untuk skenario yang lebih ringan, seperti skenario pertama dan kedua, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belum menjadi prioritas utama. Fokusnya lebih pada penguatan disiplin fiskal, reprioritisasi anggaran belanja, evaluasi kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti WFH, serta pengaturan program MBG lima hari dengan opsi pembekuan penerima baru jika tekanan terus berlanjut. Selain itu, efisiensi belanja yang memiliki multiplier rendah juga menjadi kunci. Pada tahap ini, negara masih memiliki ruang manuver tanpa harus mengambil keputusan yang berisiko tinggi secara politik.
Tinggalkan komentar