WFH Bisa Jadi Bumerang Pengusaha

Dana Sulistiyo

WFH Bisa Jadi Bumerang Pengusaha

Cerita.co.id melaporkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan kekhawatiran serius terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang tengah digodok, khususnya terkait transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi. Apindo menilai, jika implementasinya tidak fleksibel dan terukur, kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas operasional sektor usaha.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menjelaskan bahwa dunia usaha memahami langkah pemerintah sebagai respons terhadap tekanan geopolitik global, terutama dalam upaya mengantisipasi lonjakan harga energi dan mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, Shinta menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan haruslah adaptif, agar tidak menggerus produktivitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Pernyataan ini disampaikan Shinta dalam keterangan resmi yang diterima baru-baru ini.

WFH Bisa Jadi Bumerang Pengusaha
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Salah satu sorotan utama Apindo adalah imbauan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Menurut Apindo, kebijakan ini tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor usaha. Shinta menjelaskan bahwa setiap entitas bisnis memiliki karakteristik operasional, model bisnis, dan kebutuhan produksi yang unik. Oleh karena itu, keputusan mengenai penerapan WFH dinilai lebih efektif jika diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan. Penerapan WFH secara seragam dikhawatirkan justru akan menimbulkan gangguan operasional dan inefisiensi yang merugikan.

COLLABMEDIANET

Lebih lanjut, Apindo juga mengingatkan potensi dampak tidak langsung dari kebijakan WFH. Penempatan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, berpotensi menciptakan ‘persepsi libur panjang’ yang justru bisa memicu peningkatan mobilitas masyarakat dan bertentangan dengan semangat penghematan energi.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi sebesar 50 liter per hari juga menjadi perhatian serius dunia usaha. Apindo menilai, masih diperlukan kejelasan teknis yang komprehensif agar kebijakan ini tidak menghambat aktivitas distribusi barang dan jasa, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar