Cerita.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi rendah memiliki sistem e-government yang mumpuni. Singapura, Selandia Baru, Hongkong, dan Denmark menjadi contoh negara yang menerapkan sistem ini secara maksimal.
Baca Juga
Menurut Anas, negara-negara tersebut memiliki indeks persepsi korupsi dan penegakan hukum yang tinggi karena sistem e-government mereka berjalan dengan baik. "Hampir seluruh negara yang indeks persepsi korupsinya bagus, yang role of law indeks-nya bagus, itu rata-rata adalah negara yang elektronik government service-nya bagus," ujar Anas dalam Forum Digital BUMN Summit 2024.
E-government atau pemerintahan elektronik merupakan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
"Teknologi memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat," tambah Anas.
Indonesia perlu mencontoh jejak langkah negara-negara tersebut. Pemerintah menyadari bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik.
Tinggalkan komentar