Cerita.co.id – Munaslub Kadin yang digelar pada 14 September 2024 di Jakarta diklaim bebas dari intervensi pemerintah. Namun, pernyataan ini menuai pertanyaan.
Baca Juga
Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, menegaskan bahwa Munaslub murni inisiatif dari Kadin Daerah dan asosiasi sebagai anggota luar biasa.
"Tidak ada inisiatif pemerintah di Munaslub," tegas Nita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Ia menjelaskan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan masukan sebelumnya dan surat permintaan resmi dari para ketua umum Kadin Daerah.
"Dewan Pertimbangan Kadin harus dapat memfasilitasi dan menjalankan Munaslub yang telah diminta," imbuhnya.
Namun, Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional Widiyanto Saputro memberikan pernyataan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa Munaslub bukan inisiatif dari ketua umum terpilih Anindya Bakrie.
"Tidak ada permintaan maupun arahan dari Anin terkait penyelenggaraan Munaslub," ujar Widiyanto.
Pernyataan yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan independensi Munaslub Kadin. Apakah benar-benar tidak ada intervensi pemerintah dalam proses pemilihan ketua umum Kadin? Atau, ada kepentingan terselubung di balik penyelenggaraan Munaslub?
Publik menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait untuk menjawab pertanyaan ini.
Tinggalkan komentar