Cerita.co.id – Masyarakat kelas menengah di Indonesia tengah merasakan tekanan yang semakin berat akibat sejumlah kebijakan pemerintah. Kenaikan PPN, rencana kenaikan tarif KRL, dan wacana iuran dana pensiun tambahan wajib menjadi beban tambahan yang membuat mereka terpuruk.
Baca Juga
Eko Listiyanto, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), mengungkapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025, sebagai tindak lanjut UU No. 7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, semakin membebani masyarakat kelas menengah.
Belum selesai dengan PPN, rencana perubahan skema tarif KRL berbasis NIK juga menuai protes keras dari masyarakat. Warganet ramai-ramai menentang kebijakan ini dengan poster berbunyi "Sudah sesak tambah dipalak".
Tak berhenti sampai di situ, OJK kembali melempar wacana soal iuran dana pensiun tambahan wajib yang akan memotong upah pekerja. Kebijakan ini tertuang dalam UU P2SK yang menyebut "pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib".
Eko menilai, pemerintah seharusnya bisa menunda kebijakan-kebijakan berupa pungutan tersebut untuk melindungi kelas menengah yang semakin terhimpit.
Tinggalkan komentar