Langkah ini muncul sebagai respons terhadap pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Regulasi tersebut menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hak bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini bekerja di bawah skema kemitraan namun memiliki beban kerja layaknya karyawan tetap.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa sistem kemitraan yang dijalankan oleh PT Pos Indonesia perlu segera dievaluasi. Menurutnya, jika dalam praktiknya para pekerja tersebut telah menerima perintah kerja secara rutin, menjalankan tugas yang spesifik, dan menerima upah secara berkala, maka status mereka seharusnya bukan lagi mitra, melainkan pekerja dengan hubungan kerja formal.

"Dalam aturan hukum yang baru, hubungan kerja di lingkungan BUMN wajib memiliki kepastian. Tidak boleh ada lagi pekerja yang setiap hari menerima instruksi, menjalankan fungsi pekerjaan yang jelas, namun status hukumnya menggantung atau tidak jelas," ujar Said Iqbal saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PT Pos Indonesia di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan guna memastikan bahwa implementasi undang-undang terbaru telah berjalan sesuai koridor, terutama dalam hal standardisasi dan penataan tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Said menekankan bahwa ketidakjelasan status ini berisiko mencederai hak-hak dasar pekerja yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa regulasi terbaru telah memperketat aturan mengenai penggunaan tenaga alih daya. Berdasarkan aturan tersebut, pekerjaan yang boleh diserahkan kepada pihak ketiga atau skema outsourcing hanya terbatas pada fungsi-fungsi penunjang tertentu. Beberapa di antaranya adalah tenaga kebersihan, petugas keamanan, pengemudi, serta penyedia konsumsi.

Selain pembatasan jenis pekerjaan, pengelolaan tenaga kerja alih daya di lingkungan BUMN juga harus mengikuti aturan yang ketat. Pengelolaan tersebut wajib dilakukan melalui anak perusahaan atau badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Desakan ini diharapkan menjadi momentum bagi PT Pos Indonesia untuk melakukan penataan ulang struktur organisasinya. Dengan mengubah status 7.000 pekerja MitraPos menjadi pekerja dengan hubungan kerja yang sah, diharapkan tercipta iklim kerja yang lebih sehat, stabil, dan memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pekerja di sektor logistik nasional tersebut. Melalui langkah ini, kepastian hukum tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan di bawah naungan negara.

The post Nasib 7000 Pekerja MitraPos Kini Dipertaruhkan appeared first on CERITA.CO.ID.

Melemahnya nilai tukar ini bukan tanpa alasan. Berbagai sentimen negatif dari pasar internasional menjadi pemicu utama yang membuat investor cenderung bersikap waspada dan menarik aset mereka ke instrumen yang lebih aman. Salah satu faktor eksternal yang paling mencolok adalah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kembali memanas.

Ketegangan geopolitik meningkat setelah kelompok Houthi melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi di Arab Saudi. Serangan tersebut menyasar gedung administrasi milik raksasa minyak dunia, Saudi Aramco, yang berlokasi di Dhahran. Meski dilaporkan hanya menyebabkan kebakaran berskala kecil, insiden ini telah memicu kekhawatiran pasar mengenai stabilitas pasokan energi global.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa kelompok Houthi telah secara intensif meluncurkan rudal balistik serta pesawat nirawak (drone) ke wilayah Arab Saudi dalam sepekan terakhir. Aksi ini merupakan bentuk balasan atas keterlibatan kerajaan tersebut dalam mendukung pasukan pemerintah di Yaman. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan di daratan, namun juga menyasar fasilitas vital lainnya. Bandara Internasional Riyadh dilaporkan telah menjadi sasaran serangan sebanyak empat kali, di mana salah satu serangan pada hari Sabtu lalu bahkan telah merenggut 13 nyawa.

Kondisi semakin pelik dengan adanya laporan mengenai manuver baru dari Iran. Berdasarkan informasi dari dua pejabat senior Iran yang dikutip dari Reuters, Teheran dilaporkan tengah menerapkan taktik baru untuk menargetkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini diduga kuat bertujuan untuk menjaga harga minyak dunia tetap tinggi, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi dinamika politik di Amerika Serikat, khususnya menjelang pemilihan umum paruh waktu.

Keputusan strategis Iran ini disebut-sebut telah diambil pada tingkat kepemimpinan tertinggi dan dikoordinasikan secara menyeluruh di seluruh sistem pemerintahan mereka. Ketidakpastian di jalur perdagangan minyak dunia ini menciptakan efek domino yang langsung dirasakan oleh pasar keuangan global, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Para pelaku pasar kini tengah memantau dengan seksama bagaimana perkembangan situasi di Timur Tengah dan dampaknya terhadap harga komoditas energi. Jika ketegangan terus berlanjut, ada kekhawatiran bahwa rupiah akan menghadapi tekanan lebih lanjut akibat meningkatnya indeks ketidakpastian global.

The post Rupiah Terperosok ke Level Rp17.903 appeared first on CERITA.CO.ID.

Pernyataan ini menjadi angin segar bagi pemberdayaan ekonomi desa, di mana koperasi diharapkan tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam, tetapi juga mampu menyentuh sektor strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Ferry, keterlibatan koperasi dalam pengelolaan tambang bukan merupakan hal yang dilarang, melainkan sebuah peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam keterangannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP pada Rabu (14/10/2026), Ferry menegaskan bahwa payung hukum untuk langkah ini sudah tersedia. Ia menyebutkan bahwa regulasi yang mengatur mengenai hal ini telah termaktub dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dengan adanya dasar hukum yang kuat, koperasi memiliki legitimasi untuk mengambil peran dalam pemanfaatan kekayaan alam di wilayah mereka.

"Undang-undang Minerba boleh," tegas Ferry singkat namun lugas di hadapan para peserta rapat. Ia menambahkan bahwa jika sebuah desa memang dianugerahi kekayaan alam berupa potensi tambang, maka Kopdes Merah Putih sangat diperbolehkan untuk mengambil peluang usaha tersebut. "Kalau misalnya di desa itu ada potensi tambangnya, silakan saja boleh," lanjutnya.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun secara prinsip diperbolehkan, implementasi di lapangan tentu memerlukan perhatian khusus. Hingga saat ini, Menkop Ferry belum memaparkan secara mendalam mengenai detail teknis terkait mekanisme perizinan yang harus ditempuh oleh koperasi. Selain itu, aspek tata kelola, standar operasional, hingga persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh koperasi juga masih menjadi catatan penting yang perlu segera dirumuskan.

Keterlibatan koperasi dalam sektor pertambangan ini dipandang sebagai upaya untuk meminimalisir eksploitasi sumber daya alam yang hanya dinikmati oleh korporasi besar. Dengan adanya koperasi, diharapkan perputaran uang dari hasil tambang dapat tetap berada di desa tersebut, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Meskipun demikian, tantangan besar menanti, terutama terkait pengawasan agar praktik pertambangan yang dilakukan oleh koperasi tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem lingkungan setempat. Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan panduan teknis agar Kopdes Merah Putih dapat menjalankan peran barunya ini dengan profesional dan akuntabel.

The post Koperasi Desa Kini Boleh Kelola Tambang appeared first on CERITA.CO.ID.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) secara tegas menyoroti tren negatif ini. Menurut pihak asosiasi, penggunaan QRIS untuk memfasilitasi transaksi judi online merupakan pelanggaran berat terhadap fungsi utama instrumen pembayaran digital tersebut. Teknologi yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi produktif ini kini justru disalahgunakan untuk aktivitas yang merusak tatanan sosial dan finansial masyarakat.

Ketua Umum ASPI sekaligus Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Santoso, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyimpangan fungsi teknologi ini. Ia menegaskan bahwa QRIS dirancang untuk mendukung ekosistem keuangan yang sehat dan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari yang bermanfaat.

"Sebetulnya, ini sangat tidak sesuai dengan peruntukannya. QRIS pada dasarnya dibuat untuk mendukung perekonomian masyarakat. Penggunaan untuk judi online adalah sebuah penyimpangan yang nyata. Oleh karena itu, masalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Santoso saat memberikan keterangan dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Santoso memberikan analogi yang sangat mudah dipahami mengenai situasi ini. Ia mengibaratkan QRIS seperti sebuah pisau dapur. Dalam kondisi normal, pisau digunakan sebagai alat bantu memasak yang memberikan manfaat bagi manusia. Namun, jika pisau tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan atau melukai orang lain, maka fungsinya telah menyimpang dari tujuan awal.

Lebih lanjut, Santoso menekankan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk melindungi integritas sistem pembayaran nasional. ASPI akan memberikan imbauan keras kepada seluruh anggotanya agar tidak membiarkan layanan mereka masuk ke dalam wilayah transaksi yang dilarang oleh hukum. Ia juga mengingatkan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sangat jelas mengenai batasan-batasan transaksi yang mencurigakan.

Terkait tindakan represif, ASPI memastikan tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum dan administratif. Merchant atau pedagang yang terbukti memfasilitasi transaksi judi online melalui kode QR mereka akan menghadapi sanksi berat. Sanksi tersebut mulai dari pemblokiran akun merchant hingga pencabutan izin penggunaan alat pembayaran digital secara permanen.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku yang mencoba memanfaatkan celah teknologi untuk kegiatan ilegal. Pemerintah dan lembaga keuangan berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan guna memastikan bahwa inovasi digital seperti QRIS tetap menjadi motor penggerak ekonomi, bukan menjadi sarana pendukung kejahatan siber.

The post Waspada QRIS Disalahgunakan Untuk Judi Online appeared first on CERITA.CO.ID.

Langkah strategis ini akan diwujudkan melalui transformasi menyeluruh pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai wilayah. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kurikulum dan materi pelatihan agar tidak lagi berjalan sendiri, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa transformasi BPVP bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya fundamental untuk meningkatkan nilai tawar para pencari kerja. Menurutnya, pelatihan vokasi harus mampu memberikan jaminan kompetensi yang relevan agar peserta tidak hanya memiliki sertifikat, tetapi juga memiliki peluang kerja yang nyata setelah lulus.

"Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita berupaya memperluas akses serta meningkatkan kualitas pelatihan agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis saat ini," ungkap Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta.

Salah satu terobosan penting yang akan diterapkan adalah penggunaan metode demand driven atau pelatihan berbasis kebutuhan industri. Dalam model ini, materi yang diajarkan di balai pelatihan tidak lagi bersifat umum, melainkan dirancang khusus berdasarkan spesifikasi keterampilan yang sedang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Dengan pendekatan ini, kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan pasar kerja diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan.

Guna memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Kemnaker juga akan memperketat pengawasan melalui mekanisme tracer study. Sistem pelacakan ini akan dilakukan paling lambat dua bulan setelah seorang peserta menyelesaikan masa pelatihannya. Melalui tracer study, pemerintah dapat memantau rekam jejak alumni, melihat di mana mereka bekerja, serta mengevaluasi apakah materi pelatihan yang diberikan sudah cukup membantu mereka dalam meniti karier.

Keberhasilan program besar ini tentu tidak bisa dipikul oleh Kemnaker sendirian. Oleh karena itu, pemerintah mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor yang kuat. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi kunci utama.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang menghubungkan secara langsung antara pusat pelatihan dengan pintu perekrutan tenaga kerja. Dengan demikian, lulusan vokasi tidak lagi hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus industrialisasi, melainkan menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

The post Target Ambisius Serapan Kerja Lulusan Vokasi appeared first on CERITA.CO.ID.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa kunci utama agar produk perikanan lokal dapat terserap secara maksimal adalah melalui proses hilirisasi. Menurutnya, budi daya saja tidak cukup. Para pelaku koperasi harus mampu meningkatkan nilai tambah produk agar sesuai dengan standar pasar modern dan kebutuhan spesifik dari program pemerintah.

"Komoditas ikan darat seperti lele dan nila yang dikembangkan KKP perlu diolah menjadi produk yang bernilai tambah. Produk tersebut harus memiliki mutu yang terjaga, aman dikonsumsi, serta bentuknya sesuai dengan permintaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar Trenggono dalam keterangan resminya di Jakarta.

Trenggono menjelaskan bahwa jika standar kualitas dan kepraktisan produk ini terpenuhi, maka para pembeli besar atau offtaker, termasuk dapur-dapur penyedia program makan gratis, akan sangat tertarik untuk menyerap hasil produksi dari koperasi desa. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di tingkat desa.

Saat ini, KKP telah menginisiasi pengembangan budi daya ikan darat berbasis teknologi bioflok di 100 lokasi Kopdes Merah Putih yang tersebar di Pulau Jawa. Teknologi ini dipilih karena dianggap lebih efisien dan mampu menghasilkan kualitas ikan yang lebih stabil. Untuk memastikan hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani, KKP aktif menjembatani pertemuan antara pengelola koperasi dengan berbagai sektor industri.

Upaya memperluas pasar ini dilakukan dengan mempertemukan pengelola koperasi langsung dengan calon pembeli potensial, mulai dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jaringan hotel, restoran, jasa boga, hingga sektor ritel modern.

Hasil dari upaya jemput bola ini mulai menunjukkan dampak positif. Tercatat, telah diperoleh 15 surat minat atau Letter of Interest (LoI) dari berbagai pihak. Bahkan, sudah ada dua perjanjian kerja sama resmi untuk penjualan produk olahan lele siap masak antara Kopdes Merah Putih dengan SPPG yang berlokasi di wilayah Kudus dan Rembang, Jawa Tengah.

Senada dengan Menteri, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana, menyebutkan bahwa sektor jasa boga dan SPPG merupakan pasar yang sangat menjanjikan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangannya terletak pada kemampuan adaptasi unit usaha koperasi.

"Kami ingin unit usaha pengelola koperasi tidak hanya berhenti pada kemampuan memproduksi ikan mentah. Mereka harus mampu menghasilkan produk olahan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik konsumen, baik itu hotel, restoran, maupun penyedia jasa boga," pungkas Erwin.

The post Strategi Baru Pasok Lele Program Makan Gratis appeared first on CERITA.CO.ID.

Pertemuan tingkat tinggi ini menghasilkan sejumlah poin kesepakatan krusial yang diproyeksikan akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Fokus utama dari pembicaraan tersebut adalah keinginan kuat kedua pemimpin untuk mempererat hubungan ekonomi melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu terobosan penting yang dihasilkan adalah rencana pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) antara Indonesia dan Mesir. Prabowo menjelaskan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan jalur perdagangan yang lebih efisien dan terbuka. Dengan adanya EPA, akses pasar bagi produk-produk unggulan Indonesia ke wilayah Timur Tengah, khususnya Mesir, diharapkan akan semakin luas dan kompetitif.

"Kami sepakat untuk mendorong pembentukan kemitraan ekonomi ini guna membuka peluang yang jauh lebih besar, baik dalam hal akses pasar, arus investasi, hingga keterlibatan aktif sektor dunia usaha dari kedua belah pihak," ujar Prabowo dalam sesi konferensi pers usai pertemuan tersebut.

Selain memperluas akses pasar, kedua negara juga menyepakati inisiatif pembentukan Joint Investment Fund. Dana investasi bersama ini akan dikelola oleh lembaga investasi resmi dari Indonesia dan Mesir. Tujuannya sangat jelas, yakni untuk menyediakan pendanaan yang kuat bagi berbagai proyek strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan manfaat jangka panjang bagi pembangunan kedua negara.

Tidak berhenti pada sektor perdagangan dan investasi, kerja sama bilateral ini juga menyentuh aspek krusial lainnya, yakni pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan. Mengingat kedua negara memiliki garis pantai yang luas dan potensi maritim yang besar, kolaborasi ini menjadi sangat relevan.

Prabowo menekankan bahwa kerja sama kelautan ini akan difokuskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya konservasi sumber daya laut agar tetap terjaga untuk generasi mendatang, serta komitmen bersama dalam memberantas praktik pencurian ikan atau illegal fishing yang merugikan ekonomi negara. Selain itu, kedua negara juga akan melakukan pertukaran pengetahuan dan keahlian teknis guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sektor maritim masing-masing.

Langkah diplomasi ekonomi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan internasional yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat melalui penguatan sektor investasi dan perlindungan sumber daya alam. Melalui kemitraan dengan Mesir, Indonesia optimis dapat memperkuat fondasi ekonominya di tengah dinamika global yang terus berubah.

The post Perkuat Ekonomi Indonesia Mesir Siap Investasi appeared first on CERITA.CO.ID.

Potensi ekonomi yang ditawarkan sangatlah masif. Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, mengungkapkan bahwa kebutuhan biomassa untuk mendukung program co-firing di pembangkit listrik PLN sangatlah besar. Saat ini, terdapat 52 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total kapasitas terpasang mencapai 18.154 megawatt (MW). Untuk mengoperasikan seluruh unit tersebut, dibutuhkan pasokan biomassa sekitar 9 juta ton setiap tahunnya.

"Bisnis ini dirancang untuk melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal," ujar Hokkop dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi, Minggu (11/10/2026).

Hokkop menjelaskan bahwa ekosistem rantai pasok biomassa ini sangat fleksibel dan dapat dibangun melalui berbagai model bisnis. Para pengusaha dapat terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan bahan baku di lapangan, proses pengolahan, manajemen penyimpanan, hingga distribusi atau pengiriman ke lokasi pembangkit. Dalam skema yang telah disiapkan oleh PLN EPI, pelaku usaha dapat mengambil peran sebagai pengelola sub hub, hub, maupun main hub.

Menariknya, bahan baku yang dibutuhkan tidak terbatas pada satu jenis saja. Sumber daya yang bisa diolah sangat beragam, mulai dari serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong, hingga berbagai jenis limbah lainnya. Hal ini membuka pintu bagi berbagai entitas ekonomi, tidak hanya perusahaan skala besar. Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, hingga pelaku UMKM dan pengusaha daerah memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam ekosistem ini.

Berdasarkan data PLN EPI, hingga periode 2023 hingga 2026, realisasi penyediaan biomassa telah mencapai 4,77 juta ton. Namun, tantangan sekaligus peluang besar masih membentang karena saat ini lebih dari 77 persen pasokan masih didominasi oleh biomassa berbasis kayu. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang diversifikasi yang sangat luas, terutama dengan mengoptimalkan residu dari sektor pertanian, perkebunan, serta pengelolaan sampah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagai contoh nyata di wilayah Jawa Barat, PLN EPI telah memetakan potensi pemanfaatan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Gedebage. Sampah tersebut dapat diolah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang berpotensi menjadi alternatif bahan bakar co-firing untuk PLTU.

Dalam perencanaan logistiknya, PLN EPI juga mempertimbangkan efisiensi jarak agar nilai ekonomis produk tetap terjaga. Sebagai gambaran, jarak dari TPS Gedebage menuju PLTU Indramayu adalah sekitar 150 kilometer, ke Pelabuhan Ratu 170 km, Adipala 185 km, dan Lontar sejauh 240 km. Pemetaan jarak yang akurat menjadi kunci utama dalam membangun rantai pasok yang efisien, mengingat biaya logistik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan bisnis biomassa ini.

The post Ubah Sampah Jadi Cuan Peluang Bisnis Baru appeared first on CERITA.CO.ID.

Langkah besar ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Aturan ini hadir sebagai jawaban atas berbagai dinamika hubungan kemitraan yang selama ini sering kali dianggap kurang seimbang antara perusahaan penyedia aplikasi dan para mitra di lapangan.

Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah kewajiban perusahaan aplikator untuk menyediakan pusat layanan pengaduan yang mumpuni. Perusahaan tidak lagi bisa sekadar menyediakan fitur bantuan yang sulit dijangkau. Layanan pengaduan tersebut wajib bersifat mudah diakses, responsif, dan yang paling penting, memiliki kepastian waktu penyelesaian.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa setiap laporan atau keluhan yang disampaikan oleh mitra pengemudi harus mendapatkan tanggapan resmi dari pihak aplikator. Batas waktu yang ditetapkan sangat tegas, yakni paling lambat tujuh hari sejak laporan diterima. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang dihadapi pengemudi, baik itu terkait akun, sistem, maupun kendala teknis lainnya, tidak dibiarkan menggantung tanpa solusi.

Lebih lanjut, regulasi ini menuntut adanya transparansi penuh dalam proses penanganan laporan. Perusahaan wajib mendokumentasikan setiap langkah penanganan pengaduan secara sistematis. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan terdokumentasi, pengemudi memiliki bukti kuat jika terjadi ketidakadilan dalam proses penyelesaian masalah.

Tak hanya soal pengaduan, Perpres ini juga menyasar aspek transparansi finansial yang selama ini menjadi isu sensitif. Dalam waktu maksimal enam bulan sejak aturan ini berlaku, perusahaan aplikasi dan pengemudi diwajibkan untuk melakukan penyesuaian pada perjanjian kemitraan. Penyesuaian ini mencakup sistem informasi biaya, rincian penghasilan, tanda terima transaksi, hingga pencatatan setiap jenis layanan yang diberikan.

Tujuannya sangat jelas: agar pengemudi memiliki gambaran yang akurat mengenai berapa pendapatan yang mereka terima dan berapa potongan biaya yang diambil oleh aplikator. Transparansi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat dan adil bagi semua pihak.

Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa perlindungan hak ini harus dibarengi dengan tanggung jawab dari sisi pengemudi. Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya standar keselamatan transportasi. Pengemudi diwajibkan untuk selalu memastikan kendaraan mereka dalam kondisi laik jalan, melakukan perawatan rutin, serta menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai standar. Dengan demikian, terciptalah keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan dan jaminan keselamatan bagi penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

The post Aturan Baru Lindungi Driver Ojol appeared first on CERITA.CO.ID.

Pencapaian ini merupakan lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, tingkat literasi keuangan masyarakat berada di angka 66,64 persen dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 92,74 persen. Kenaikan ini menandakan bahwa masyarakat tidak hanya semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga semakin cerdas dalam memahami produk dan risiko yang menyertainya.

Salah satu aktor utama yang berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ini adalah industri pembiayaan. PT Akulaku Finance Indonesia, sebagai salah satu pemain kunci, turut mengambil peran strategis dengan berpartisipasi dalam perhelatan Multifinance Day 2026. Acara tahunan ini diinisiasi oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagai ajang untuk memperkuat sinergi antara penyedia jasa keuangan dan konsumen.

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam Multifinance Day 2026 bukan sekadar partisipasi formalitas. Menurutnya, ini adalah bentuk nyata komitmen perusahaan untuk mengedukasi publik agar lebih melek finansial.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam terhadap layanan keuangan yang tersedia. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak. Mereka dapat menggunakan fasilitas pembiayaan secara tepat, sesuai dengan kebutuhan nyata serta kemampuan finansial yang mereka miliki," ujar Perry dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Akulaku Finance secara aktif memberikan edukasi mengenai berbagai layanan pembiayaan, termasuk produk populer seperti Akulaku PayLater. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman mengenai manajemen utang yang sehat, agar masyarakat tidak terjebak dalam penggunaan kredit yang berlebihan.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa kegiatan yang diselenggarakan di Bali ini menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Melalui interaksi tatap muka, perusahaan dapat menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan spesifik masyarakat di berbagai daerah.

"Multifinance Day 2026 menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Bali. Kami ingin mendengar apa yang mereka butuhkan, sekaligus memperkenalkan bagaimana industri pembiayaan dapat hadir sebagai solusi pendukung kebutuhan finansial mereka secara aman dan bertanggung jawab," tambah Perry.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara industri pembiayaan dan masyarakat, diharapkan inklusi keuangan di Indonesia tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata pada kesejahteraan ekonomi masyarakat luas. Melalui edukasi yang masif, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan instrumen keuangan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sebagai beban finansial.

The post Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional appeared first on CERITA.CO.ID.