Cerita.co.id – Kabar mengejutkan datang dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Rencananya, jumlah kementerian di era kepemimpinannya akan bertambah menjadi 44! Wacana ini tentu memicu beragam reaksi, mulai dari optimisme hingga kekhawatiran.
Baca Juga
Apakah penambahan ini akan menjadi peluang emas untuk meningkatkan pelayanan publik? Atau justru akan menjadi bencana bagi efektivitas dan koordinasi antar kementerian?
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menilai penambahan jumlah kementerian tidak menjadi masalah, selama tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik," ungkap Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).
Trubus menambahkan, dengan banyaknya kementerian dan lembaga, fokus pelayanan publik akan menjadi lebih prioritas. Sebagai contoh, pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
"Selama tidak mengganggu APBN dan tetap fokus pada pelayanan, pemisahan ini bisa memberikan keuntungan," tambah Trubus.
Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah penambahan 44 kementerian akan benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik? Atau justru akan menambah birokrasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan?
Masyarakat tentu berharap, langkah berani Prabowo ini akan membawa perubahan positif bagi Indonesia.
Tinggalkan komentar