Sepeda Motor Tidak ada Kebijakan
Nasional

Jakarta melepaskan kebijakan lalu lintas yang ganjil-genap untuk sepeda motor. Para ahli bertanya mengapa

Jakarta Membiarkan Kebijakan Lalu Lintas Ganjil Genap Khusus Sepeda Motor

Ekspansi terakhir pemerintah Jakarta untuk kebijakan lalu lintas yang genap ganjil – yang bertujuan untuk mengekang polusi udara yang semakin memburuk dan mengurangi kemacetan lalu lintas di ibukota – membebaskan sepeda motor.

Para ahli kini mempertanyakan keefektifan kebijakan itu, karena ibu kota negara itu telah menyaksikan lonjakan sepeda motor di jalanannya dalam beberapa tahun terakhir.

Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mempertanyakan keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk membebaskan sepeda motor, setelah mempertimbangkan masuknya kendaraan roda dua dalam kebijakan tersebut. Djoko berpendapat bahwa sepeda motor juga harus tunduk pada mobilitas terbatas, karena mereka terdiri dari mayoritas kendaraan di ibukota.

Dia mengutip data dari Badan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bahwa 24,89 juta sepeda motor terdaftar dan merupakan 75 persen dari semua kendaraan jalan di Jabodetabek. Ini diikuti oleh mobil pribadi sebesar 23 persen dan sisanya 2 persen adalah angkutan umum.

“Sepertinya membatasi mobilitas sepeda motor belum menjadi prioritas. Padahal volumenya luar biasa dan telah menyebabkan masalah bagi kota ini, ”kata Djoko, Jumat, dalam pernyataan tertulis. Dia mengutip polusi udara dari emisi sepeda motor, kemacetan dan meningkatnya insiden lalu lintas sebagai salah satu masalah.

Memperluas kebijakan genap ganjil untuk mencakup rute tambahan bukanlah cara yang efektif untuk mencapai tujuan, katanya, dan bahwa kebijakan yang memadai tentang pembatasan sepeda motor akan mendorong orang untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

Djoko mencatat bahwa rute untuk angkot (minivan umum) yang ditunjuk di bawah program Jak Lingko berada di daerah di mana mayoritas penduduk bepergian menggunakan sepeda motor. Tidak banyak warga yang ingin beralih ke angkot jika sepeda motor tidak dibatasi, katanya.

Sepeda Motor Tidak ada Kebijakan

Tidak Terima Sepeda Motor Dilepaskan Kebijakan Ganjil Genap

“Membatasi mobilitas sepeda motor tidak melanggar hak asasi manusia. Mobilitas mereka harus dibatasi, karena [volume] yang sangat besar telah menyebabkan dampak negatif, “Djoko menekankan.

Dia mendesak pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat untuk menyediakan transportasi umum yang tepat untuk melayani “rute mikro” yang mencapai daerah perumahan di seluruh Jabodetabek.

Deddy Herlambang dari Institute for Transportation Studies (Instra) mengatakan kebijakan aneh-bahkan harus memperlakukan pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor yang sama, karena kedua mode transportasi keduanya jatuh di bawah Undang-undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan 2009.

“Jika kita ingin menegakkan keadilan bagi pengguna jalan, kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis kendaraan. Apalagi jika [tujuannya] adalah mengurangi polusi udara, ”kata Deddy.

Dia menyarankan agar pemerintah kota mempelajari dengan seksama dampak kebijakan tersebut terhadap sepeda motor, khususnya apakah itu akan memiliki dampak sosial ekonomi yang besar bagi pengendara sepeda motor, karena kebijakan tersebut hanya berlaku di pagi dan sore hari.

Jakarta akan memulai pada hari Senin percobaannya terhadap kebijakan lalu lintas ganjil genap, yang mencakup 25 jalan. Persidangan berlangsung hingga 6 September, dan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 9 September.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, sependapat bahwa sepeda motor merupakan bagian besar dari kendaraan jalan, tetapi berpendapat bahwa penelitian agen menunjukkan bahwa mereka tidak berkontribusi secara signifikan terhadap kemacetan lalu lintas.

Sepeda Motor Dilepaskan Kebijakan Lalu Lintas Ganjil Genap

“Pengendara sepeda motor tidak teratur dalam menggunakan jalur jalan hanya pada waktu-waktu tertentu,” katanya.

Untuk mengelola sepeda motor, agensi tersebut berencana untuk menerapkan sistem lalu lintas yang dinaungi yang mengarahkan pengendara sepeda motor ke jalur kiri yang ditunjuk untuk memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

“Kami akan bekerja sama dengan polisi untuk menegakkan [sistem ini] secara sah, jika kami menemukan pelanggaran [jalur yang ditandai]. Pelanggar akan secara otomatis ditilang, ”tambah Syafrin.

Undang-undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan 2009 menetapkan bahwa pengguna jalan harus berkendara di jalur kiri kecuali melewati kendaraan lain.

Undang-undang juga menetapkan bahwa “sepeda motor atau kendaraan bermotor yang melaju pada kecepatan rendah, kendaraan angkut dan kendaraan tidak bermotor harus menggunakan jalur kiri”.

Di tengah kritik, Gubernur Jakarta Anies Baswedan optimis bahwa cakupan yang diperluas dari kebijakan genap akan berkontribusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, seperti yang dibuktikan selama Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Pemerintah Jakarta memberlakukan kebijakan lalu lintas ganjil genap 15 jam selama acara olahraga multinasional dalam upaya untuk memastikan lalu lintas yang lebih lancar untuk acara tersebut.

“Jika kita melihat Asian Games, polusi udara sedikit lebih rendah. Tapi kami masih dalam uji coba sekarang, jadi mari kita lihat seberapa besar pengaruhnya, “katanya.

Related posts

Pak Jokowi Presiden Yang Tidak Bisa di Bohongi Kata Jusuf Kalla

Rizki Amrulah

Penangkapan 2 Orang Terduga Teroris di Bali

Rizki Amrulah

Rs Mayapada Kebakaran Diduga Karena Korsleting di Ruang Panel

Rizki Amrulah

Baku Senjata Papua Menjatuhkan 3 Korban

Rizki Amrulah

Mobil Komando Tahlil 266 Di MK Sempat Tidak Diizinkan Melintas

Rizki Amrulah

KPU Menunda 3 Tahap Pilkada 2020 Akibat Corona

Melda Ridayana

Leave a Comment